Camat Perbatasan Minta Bangun Infrastruktur Listrik dan Telekomunikasi ke Cornelis

oleh

SINTANG, KN – Camat Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah curhat persoalan pembangunan di wilayahnya kepada Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis saat berkunjung ke Kabupaten Sintang, Sabtu (7/3/2020) malam.

Dihadapan Cornelis, Camat Ketungau Hulu, Jamhur dengan gamblangnya menyampaikan bahwa kondisi Kantor Camat Ketungau Hulu sampai hari ini masih minim fasilitas. Terutama jaringan listrik.

“Kantor camat kita tidak ada jaringan listrik. Semoga tahun ini listrik bisa masuk ke Sei Pisau karena merupakan harapan dari masyarakat juga, terutama untuk kantor camat guna mendukung proses kerja. Selain itu, tower telkomunikasi sudah dibangun 9 tower, tetapi sampai sekarang belum bisa difungsikan,” ucapnya.

Sementara, Camat Ketungau Tengah Dakun juga menyampaikan kondisi di Kecamatan yang dipimpinnya. Dimana saat ini yang paling penting adalah dibangunnya ruas jalan Seputau-Merakai sepanjang 12 Km, karena kondisinya saat ini sudah tidak bisa dilewati.

“Kita juga berharap bantuan perumahan dari pemerintah pusat sebanyak 50 unit yang berada di dekat SMK masih kosong belum bisa ditempati karena informasinya belum ada penyerahan dari pemerintah pusat kepada Pemda,” katanya.

Olehkarenanya, dia berinisiatif memakai perumahan tersebut untuk digunakan oleh anak-anak sekolah, tetapi di perumahan tersebut listrik dan airnya belum ada.

Mendegar curhat terkait beberapa persoalan perbatasan dua camat tersebut. Cornelis  meminta agar semua permasalahan di perbatasan di buat dalam bentuk tertulis yang harus disertakan dengan dokumentasi berupa foto dan video, kemudian disampaikan atau di serahkan kepada dirinya yang nantinya akan dibahasnya pada forum rapat DPR RI.

“Tolong siapkan segala permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan, sertakan dokumentasi foto dan video juga supaya saya punya kekuatan secara rill untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat secara lengkap. Jadi, saya tidak hanya ngomong saja nanti pas kami bahas dalam rapat. Kalau data lengkap pemerintah pusat dapat melihat kondisi rill perbatasan seperti apa, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (*)