Cornelis Kembali Tegaskan Tak Hambat PKR

oleh
oleh

Pada kesempatan berpidato dihadapan para guru anggota PGRI usai menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan pada acara Hari Guru Nasional tahun 2011 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Persatuan Guru Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghambat pemekaran PKR. <p style="text-align: justify;">“Jangan sampai ada kesan bahwa saya selaku Gubernur menghambat kemajuan suatu daerah. Isu pemekaran daerah otonomi baru yang setelah diumumkan oleh presiden mulai dari rapat DPD hingga paripurna DPR-RI, sampai saat ini daerah otonom tersebut belum ada yang dimekarkan. Ini supaya diketahui, jangan sampai ada anggapan saya menghambat Provinsi Kapuas Raya,” tegasnya.<br /><br />Bahkan, terkait Provinsi Kapuas Raya dirinya menyatakan bahwa hingga saat ini tidak pernah mencabut rekomendasi dari Gubernur terdahulu. Namun apabila UU tentang Pemekaran telah dikeluarkan, maka dirinya siap untuk memberikan rekomendasi yang belum dikeluarkanya.<br /><br />“Saya belum pernah cabut rekomendasi dari Gubernur terdahulu. Jika UU tentang pemekaran keluar, rekomendasi juga akan saya keluarkan, termasuk mengusulkan siapa pejabat Gubernurnya,” jelasnya.<br /><br />Adapun rekomendasi yang hingga saat ini belum dikeluarkan Gubernur, sehingga muncul anggapan penghambatan adalah; persetujuan pengalokasian pembiayaan 3 tahun berturut-turut untuk penyelenggaraan pemerintahan DOB sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru, kemudian  persetujuan pemberian bantuan dana untuk pilkada pertama kali di provinsi baru dan persetujuan penyerahan  kekayaan daerah (barang bergerak dan tidak bergerak, dokumen, hutang piutang, porsenil) yang akan dimanfaatkan provinsi baru.<br /><br />“Tapi karena belum ada perintah dari pemerintah pusat, maka saya belum lakukan itu,” tegasnya kembali.<br /><br />Lanjut gubernur, hal tersebut perlu dirinya sampaikan agar masyarakat tidak terombang-ambing serta menciptakan suasana yang tidak nyaman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.<br /><br />“Ini yang perlu saya klarifikasikan atas pemberitaan mengenai PKR selama ini,” kata Cornelis.<br /><br />Mengenai PKR, dirinya kembali sampaikan kepada para wartawan yang mencegatnya sebelum meninjau kegiatan bazar di halaman SMAN 3 yang lokasinya tak jauh dari GOR. Menurutnya, terkait PKR dirinya sangat menyesalkan adanya pihak yang sengaja memperkeruh masalah padahal persoalan yang sebenarnya sudah diketahui.<br /><br />“Ya soal Provinsi Kapuas Raya ini, saya suka dibentur-benturkan oleh elit-elit yang sebanarnya sudah tahu bahwa persoalan itu tidak bisa. Contohnya kasus di Tapanuli yang sampai mengakibatkan ketua DPRDnya meninggal, toh juga belum disetujui karena itu memang bukan kewenangan dari gubernur. Untuk apa saya menghambat, tak ada jalannya,” tegasnya.<br /><br />Mengenai belum keluarnya rekomendasi gubernur seperti yang dimintakan, Gubernur menegaskan hanya jika UU yang memerintahkan maka dirinya akan mengeluarkan rekomendasi tersebut. <strong>(*)</strong></p>