CPNS Kubu Raya Kembali Mengeluh Ke DPRD

oleh

Puluhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kembali mengeluhkan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat karena belum ada kejelasan mengenai kelulusan formasi tahun 2010. <p style="text-align: justify;">"Sejak dikeluarkannya pengumuman peserta yang lulus CPNS oleh Pemkab Kubu Raya, banyak di antara kami yang berhenti bekerja, karena kami merasa sudah lolos dan akan menjadi PNS. Tapi sampai sekarang, nasib kami masih juga belum ada kejelasan," kata Abdul Musakir, salah satu peserta CPNS Kubu Raya periode 2010 yang lulus, di Sungai Raya, Rabu.<br /><br />Dia dan puluhan CPNS lainnya yang datang ke gedung DPRD Kubu Raya meminta agar anggota DPRD serius memperjuangkan nasib mereka.<br /><br />Abdul mengungkapkan, polemik yang terjadi pada penerimaan CPNS Kubu Raya tidak hanya menyisakan kepiluan bagi 236 peserta CPNS yang dinyatakan lulus. Hal tersebut juga berimbas pada keluarga, istri/suami dan anak-anak mereka.<br /><br />"Bayangkan saja, semua di antara kami ada yang bekerja sebagai staf di sebuah Bank, namun setelah tahu lolos dalam tes CPNS Kubu Raya dia berhenti dan sekarang kerja di sebuah ‘counter HP’ untuk menafkahi anak-anaknya," katanya.<br /><br />Abdul mengungkapkan, dia sendiri kini bekerja serabutan untuk menafkahi anaknya. "Padahal dahulu saya bekerja pada salah satu perusahaan di kota Pontianak," kata Abdul.<br /><br />Menurutnya, hal serupa juga terjadi dengan CPNS lainnya. Itu yang membuat hampir sebagian CPNS yang melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kubu Raya, khususnya yang perempuan tak mampu membendung air mata.<br /><br />CPNS Kubu Raya lainnya, Bontot Wawan Kurniawan yang juga dipercayakan sebagai koordinator meminta agar wakil rakyat di DPRD Kubu Raya memperjuangkan hak-hak CPNS yang telah dinyatakan lulus untuk diterbitkan SK dan dikeluarkannya Nomor Induk Pegawai (NIP).<br /><br />"Untuk yang kedua kali kami mengadu permasalahan kami di DPRD. Namun bahasanya selalu ditampung. Namun hingga saat ini tidak pernah memperjuangkan nasib kami," ujarnya.<br /><br />Menurutnya, kesalahan teknis yang sudah terjadi bukan kemauan dari para CPNS yang telah lulus. Sebab, pihaknya hanya mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana penerimaan CPNS Kubu Raya tahun 2010.<br /><br />Mereka hanya ingin agar DPRD Kubu Raya memperjuangkan nasib CPNS ke Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) RI agar segera mengeluarkan SK dan NIP, mengingat CPNS Kubu Raya telah menunggu selama lebih kurang 6 bulan.<br /><br />"Padahal kami sudah diumumkan dan dinyatakan lulus. Namun hingga saat ini SK dan NIP belum keluar. Sehingga nasib kami masih terkatung-katung," katanya.<br /><br />Sementara itu, Rianto, salah satu orang tua peserta CPNS Kubu Raya juga meminta kepada DPRD Kubu Raya untuk memberikan petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CPNS Kubu Raya tahun 2010 yang nasibnya hingga saat ini masih terombang-ambing.<br /><br />"Saya meminta agar permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut. Sebab, permasalahan ini sudah memasuki bulan keenam," katanya.<br /><br />Selain itu, dirinya juga menilai bahwa DPRD Kubu Raya selalu berbicara vokal jika ada masalah di Kubu Raya. Namun, ketika masalah terjadi pada CPNS Kubu Raya tahun 2010, mengapa para DPRD Kubu Raya tidak ada yang bersuara lantang.<br /><br />"Jangan jadi ‘bemper’ para pejabat yang salah," ujarnya.<br /><br />Menjawab semua keluhan dan pertanyaan yang dilontarkan para CPNS, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya akan melakukan rapat unsur pimpinan bersama pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi.<br /><br />Hasil dari keputusan nanti, akan kita sampaikan ke Pemerintah Kubu Raya. Dan dirinya akan berusaha memperjuangkan nasib CPNS Kubu Raya 2010 agar dikeluarkan SK dan NIP-nya.<br /><br />"Namun, saya meminta kepada para CPNS agar tidak memaksa pihaknya untuk berbuat di luar batas kemampuannya," kata politisi dari Partai Demokrat Kubu Raya itu.<br /><br />Menurutnya, kontrol yang dilakukan DPRD Kubu Raya bukan bersifat teknis, melainkan kontrol yang dibuat adalah kontrol kebijakan. Apalagi, dalam hal penerimaan CPNS Kubu Raya, DPRD tidak ada terlibat dalam kepanitiaan.&lt;br /><br />Sedangkan Ketua Komisi A, DPRD Kubu Raya, Asmara Hadi mengatakan, Komisi A DPRD bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya pernah berkunjung ke Menpan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengenai polemik rekrut CPNS di Kubu Raya.<br /><br />Menurutnya, dari hasil kunjungan tersebut mendapatkan jawaban bahwa SK CPNS Kubu Raya masih dalam tahap pemeriksaan dan proses pemberkasan.<br /><br />"Mengenai kapan diterbitkannya SK CPNS tergantung pusat, kita belum tahu," kata Asmara Hadi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>