DAD Ambil Alih Penahanan Jonder BKP

oleh

Unsur ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat Ibrahim Banson mengatakan, pihaknya sudah mendapat perintah dari ketua DAD Kalbar yang juga gubernur Kalbar Drs Cornelis MH. Untuk mengambil alih masalah yang muncul antara masyarakat dengan PT Borneo Ketapang Permai (BKP) yang berujung pada pengrusakan dan penahanan tiga jonder oleh masyarakat belum lama ini. <p style="text-align: justify;">Hal tesebut dikatakan Ibrahim Banson ketika menghadiri pertemuan dengan kapolres Sanggau AKBP Winarto, bupati Sanggau Ir Setiman H Sudin, Senin (4/7) yang dilaksanakan di mapolres Sanggau. Pihak DAD dikatakan Ibrahim Banson menilai pemkab Sanggau dan DAD Kabupaten Sanggau lamban dalam menangani sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat di Kecamatan Kembayan dan Bedua tersebut.<br /><br />“Kita DAD Provinsi sudah sejak lama mendapat surat masyarakat terkait masalah BKP ini, dan sudah kita serahkan kepada DAD Kabupaten dan pemkab Sanggau untuk menyelesaikanya. Hanya saja sampai hari ini belum ada penyelesaian, dan hal tersebut yang membuat gubernur Kalbar yang juga ketua DAD Kalbar memutuskan untuk mengambil alih masalah ini,” tandasnya ketika dikonfirmasi seusai pertemuan.<br /><br />Dijelaskanya, dalam waktu dekat DAD Kalbar akan menggelar pertemuan terkait penyelesaian masalah PT BKP tersebut. Termasuk keputusan apakah perusahaan perkebunan PT BKP masih boleh terus beroperasi atau harus angkat kaki dari Sanggau, karena sudah merugikan masyarakat sekitar dalam proses investasi yang dilakukanya.<br /><br />“Untuk penahanan tiga jonder oleh masyarakat yang dilakukan mulai 1 Juni yang lalu, gubernur yang akan memutuskan setelah kepulanganya dari Swis 15 Juni mendatang. Sementara untuk penyelesaian kasusnya DAD provinsi yang akan menyelesaikan sesudah gubernur kembali. Hanya tanggalnya belum ditetapkan,” tandas Ibrahim Banson.<br /><br />Seperti diketahui sejak Sabtu (18/6) yang lalu masyarakat di Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau melakukan penahanan tiga alat berat milik PT BKP. Karena melakukan pemanenan buah sawit diatas lahan yang disengketakan antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat menilai pemanenan tersebut tidak boleh dilakukan karena masyarakat tidak pernah mengakui keberadaan PT BKP di wilayah mereka.<br /><br />Sementara kapolres Sanggau AKBP Winarto mengatakan, penyelesaian segera terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT BKP yang berujung pada pengrusakan dan penahanan jonder ini perlu segera diselesaikan. Untuk menghindari aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat lebih jauh, padahal masalah utama dalam kasus ini hanya terkait sengketa lahan bukan masalah kriminal.<br /><br />“Kita pihak kepolisian tidak ingin masalah ini berlarut-larut, dan bergeser dari masalah semula yang hanya pada sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Berubah pada aksi kriminal berupa pengrusakan dan penahanan alat berat milik perusahaan. Apalagi aksi kriminal yang lebih berat lagi dari itu,” tandasnya.<br /><br />Sementara camat Bedua Daniel mengatakan, apa yang terjadi di dua kecamatan masing-masing Bedua dan Kembayan dengan PT BKP yang berujung pada penahanan alat berat tersebut. Hanya merupakan ulah segelintir orang yang tidak suka dengan datangnya perusahaan, serta mengatasnamakan masyarakat dua kecamatan.<br /><br />“Sebenarnya kalau masalah dilapangan sudah bisa diselesaikan, hanya yang kita heran mengapa harus diperpanjang seperti sekarang ini. Masalah antara masyarakat dengan PT BKP ini sebenarnya sudah sering dibicarakan, dan dalam setiap pembicaraan selalu melibatkan masyarakat baik yang pro ataupun yang kotra dengan perusahaan PT BKP tersebut,” tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>