Daftar Pemilih Menggelembung Bahayakan Stablitas Pasca Pilkada

oleh

Menggelembungnya daftar pemilih bisa membahayakan stablitas pasca Pilkada, karena bagi yang kalah mungkin saja mempersoalkan hal tersebut. <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Safaruddin, di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan hal itu untuk menanggapi persoalan menggelembungnya daftar pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) provinsi tersebut.<br /><br />Menurut wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum dan migister ilmu hukum itu, menggelembungnya daftar pemilih, merupakan persoalan klasik yang terus melanda kabupaten/kota di Kalsel pada setiap Pilkada.<br /><br />"Namun ternyata Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan klasik tersebut," lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.<br /><br />Semestinya, menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu, persoalan klasik tersebut sudah "clear" (selesai) dari sejak dulu, tidak muncul lagi, seperti halnya di HSU.<br /><br />Oleh sebab itu, sebaiknya KPUD Kalsel segera memfasilitasi penyelesaian problem klasik tersebut agar Pemilukada-Pemilukada yang diselenggarakan KPUD kabupaten/kota ataupun provinsi, tidak bermasalah di kemudian hari, demikian Safaruddin.<br /><br />Sebelumnya Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menaruh perhatian serius terhadap persoalan menggelembungnya daftar pemilih menjelang pelaksanaan Pemilukada di HSU yang tinggal beberapa bulan lagi.<br /><br />Karena itu pula, orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut meminta, pemerintah kabupaten (Pemkab) dan KPUD setempat agar melakukan pengecekan ulang terhadap data daftar pemilih di HSU.<br /><br />Permintaan serupa kepada Pemkab dan KPUD kabupaten lain yang dalam waktu tidak terlalu lama lagi juga menggelar Pemilukada, seperti Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tapin.<br /><br />"Keakuratan data daftar pemilih itu penting, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," demikian Rudy Ariffin.<br /><br />Pendapat senada dari Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah, yang menyatakan, apa-apa yang itu sudah cukup sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas daerah, baik menjelang maupun sampai pasca Pilkada. <strong>(phs/Ant)</strong></p>