DAK Pendidikan Banjar Untuk Sekolah Rawan Banjir

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan diprioritaskan untuk menangani sekolah yang rawan terkena banjir. <p style="text-align: justify;"><br />"Sesuai petunjuk teknis DAK 2012, penggunaan dana diarahkan untuk menangani sekolah-sekolah yang rawan banjir," ujar Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Maidi Armansyah di Martapura, Kamis.<br /><br />Ia mengatakan, pihaknya sudah menyusun program penanganan sekolah-sekolah rawan banjir yang tersebar pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Paramasan, Simpang Empat, dan Kecamatan Aluh-Aluh.<br /><br />Menurut dia, penanganan sekolah rawan banjir dilakukan dengan melihat konstruksi bangunan sekolah dan jika kondisinya memungkinkan dibangun konstruksi tingkat dua.<br /><br />"Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan dibangun bertingkat dua maka dicarikan alternatif seperti peninggian lantai ruangan sehingga terhindar dari genangan air," ungkapnya.<br /><br />Dikatakan, selain penanganan konstruksi bangunan, akses jalan menuju sekolah juga mendapat perhatian baik dengan peninggian badan jalan maupun pembuatan jembatan hingga bangunan induk sekolah.<br /><br />Dijelaskan, penanganan akses jalan sekolah masih dipelajari apakah termasuk dalam aturan sesuai petunjuk teknis atau tidak sehingga bisa dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.<br /><br />"Jika pengerjaannya masuk dalam lingkungan sekolah maka dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan karena menggunakan sistem swakelola sehingga jika ada kelebihan dana, masih bisa digunakan," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, DPRD Banjar meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi dan menginventarisir sekolah-sekolah yang sering terendam banjir terutama saat musim hujan melanda kabupaten setempat.<br /><br />"Penanganan sekolah rawan banjir juga harus sesuai skala prioritas sehingga proses belajar mengajar di sekolah bersangkutan tidak lagi terganggu akibat kebanjiran," ujarnya.<br /><br />Ditambahkan, sesuai juknis DAK 2012 yang masih menggunakan sistem swakelola maka dinas teknis yang ikut mendampingi sekolah benar-benar menjalankan tugasnya sehingga tidak muncul masalah di belakang hari.<br /><br />"Dinas teknis seperti Dinas Pendidikan harus benar-benar mendampingi karena bisa saja konstruksi sudah benar tetapi administrasinya kurang sehingga dinilai bermasalah," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>