Dampak Sosial Kenaikan Harga Gas Elpiji

oleh

Kontroversi kenaikan harga gas elpiji ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan, walaupun Pertamina telah menurunkan besaran kenaikan harga gas elpiji 12 kg. <p style="text-align: justify;">Persoalan yang terjadi antara lain, para pedagang belum sepenuhnya patuh untuk  menyesuaikan harga gas elpiji tersebut, terjadinya kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg, terjadinya pengoplosan atau jenis penyimpangan lainnya serta mekanisme distribusi yang kurang terkontrol.<br /><br />Kenaikan harga gas elpiji dianggap masih mengancam  jutaan pelaku usaha  di sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah)  yang kehilangan pendapatan dan omzetnya.<br />Diperkirakan omzet yang hilang bisa mencapai 60 persen karena banyak UKM dan IKM yang memakai elpiji sebagai penunjang utama usaha mereka.<br /><br />Pengurangan jumlah kenaikan harga gas elpigi 12 kg tersebut menjadi naik Rp 12 ribu —-bertujuan untuk menghindari dampak sosial yang lebih tinggi baik di kalangan dunia usaha, khususnya UKM dan IKM, masyarakat luas serta meningkatnya dampak inflasi.<br /><br />Beberapa dampak telah terjadi, misalnya Harga jual makanan pun saat ini yang dikelola oleh UKM Makanan meningkat 10-20 persen akibat kenaikan harga gas elpiji tersebut.<br /><br />Sektor UKM merupakan pelaku usaha terbesar dari sisi jumlah unit usaha dan kontribusi UKM terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto nasional menurut harga berlaku, tercatat mencapai 57 persen, sedangkan sisanya dikontribusi usaha besar 43 persen.<br /><br />Dapat dibayangkan jika kenaikan harga gas elpiji sampai 68 persen akan sangat mengancam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sangat lemah dalam menghadapi ancaman eksternal.<br /><br />Sebagaimana kita ketahui bahwa Peran dan kontribusi UKM dalam struktur perekonomian nasional tidak hanya menjadi salah satu prioritas nasional tetapi juga harapan bagi agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan.<br /><br />Daya saing UKM harus ditingkatkan di tengah persoalan ekonomi global dan pasar bebas.<br /><br />Kita tentu dapat memahami pula bagaimana Pertamina mengurangi potensi jumlah kerugiannya yang mencapai sekitar Rp 6,2  Trilyun dari elpiji nonsubsidi dalam tahun 2014 ini jika diperhitungkan kurs 1 USD = Rp 12.250.-<br />Pihak HIPMI sempat menyampaikan pandangan bahwa Pertamina hendaknya bukan berorientasi pada laba saja, namun memiliki kewajiban Public Service Obligation (PSO).<br /><br />Patut dipertimbangkan bersama bahwa cukup wajar subsidi  PSO diberikan untuk gas elpiji dan kurangi subsidi kepada Bahan Bakar Minyak. Sebab, gas elpiji menjadi kebutuhan pokok bagi UKM  dan  IKM yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. <em><strong>(Ida BAW/BCS/DAS/RRI).</strong></em></p>