Dana Belum Cair, UPJJ Tak Bisa Kerja

oleh
oleh

Memasuki bulan ke tiga tahun 2012 ini, sejumlah kerusakan jalan di kota sintang khususnya di kawasan lintas hutan wisata baning belum bisa tersentuh oleh UPJJ. Padahal kerusakan jalan di kawasan lintas hutan wisata Baning ini termasuk cukup parah. Apalagi di ruas jalan tersebut, kini terdapat SPBU yang hampir selalu dipenuhi oleh kendaraan pengantri BBM. <p style="text-align: justify;"><br />“Bagaimana UPJJ mau kerja, kalau dananya saja belum cair,”ungkap sekretaris komisi II DPRD Sintang Zainudin, saat ditemui di DPRD Sintang belum lama ini.<br /><br />Namun begitu menurutnya pihaknya akan menyarankan kepada dinas PU untuk melakukan penimbunan lubang-lubang di ruas jalan tersebut. Walau diakuinya bahwa dengan penimbunan perbaikan jalan yang dilakukan tidak akan efektif.<br /> <br />“Menurut keterangan kadis PU, jalan itu memang harus dibongkar habis dan diperbaiki. Karena pengerjaan kontruksi awalnya tidak kuat. Jadi kalau hanya ditimbun sebenarnya hanya mubazir saja dan manfaatnya juga tidak maksimal,”ujarnya.<br /><br />Dikatakan legislator golkar ini, pengerjaan jalan lintas hutan wisata ditahun 2010 tersebut menurutnya harus menggunaan cerucuk. Sehingga struktur jalan menjadi lebih kuat. Karena tidak menggunakan cerucuk, maka ruas jalan mudah rusak. Apalagi struktur tanah di kawasan tersebut adalah tanah gambut.<br /> <br />Disinggung mengenai anggaran untuk UPJJ, Zainudin mengatakan bahwa anggaran untuk UPJJ memang sangat kecil. Sebab dalam menentukan anggaran tidak ditentukan berdasarkan ruas jalan. <br /><br />“Anggarannya kecil, bukan karena pengajuannya kecil atau dewan hanya menyetujui jumlahnya kecil, tapi memang kemampuan anggaran kita minim dan tidak mungkin semua di drop ke PU,”jelasnya. <br /><br />Meski UPJJ merupakan unit dibawah PU yang menangani kerusakan jalan yang sifatnya darurat, namun hingga kini tidak ada regulasi atau mekanisme yang diberikan khusus kepada unit tersebut untuk cepat tanggap kerusakan jalan. Penanganan yang dilakukan oleh UPJJ pun hampir sama dengan pengerjaan kegiatan yang sifatnya kontraktual. Artinya harus menunggu proses pencairan dana dari APBD. <strong>(phs)</strong></p>