Dana BOS SMKN 1 Belimbing Raib

Permasalahan yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Desa Batu Buil Kecaamatan Belimbing, harus menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum. Hal itu disampaika n Malin, SH, selaku Anggota DPRD Melawi. Ia meminta kepada aparat hukum untuk memproses dengan tuntas permasalahan yang terjadi tersebut. <p style="text-align: justify;">“Kepala SMKN 1 Belimbing, Tisna Rukmana, diduga kuat menggelapkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014-2016. Hal ini terungkap berdasarkan pengakuan dari sejumlah dewan guru setempat terkait pemalsuan tandatangan pencairan dana BOS itu,” ungkap Malin, ditemui di kantornya.<br /><br />Lebih lanjut kata politisi PDIP ini, sesuai keterangan para guru, bahwa Kepala Sekolah (Kepsek) yang bersangkutan tidak pernah mengadakan rapat bersama Dewan Guru, orang tua dan Komite Sekolah tentang penggunaan atau peruntukan dana BOS tersebut. Selain penggunaan dana BOS yang tak jelas peruntukannya, juga dana Komite Sekolah mesti dimintai pertanggungjawaban dari Kepsek.<br /><br />“Jangan dana lembaga sekolah dibuat menjadi alat memperkaya diri sendiri, tidak ada alasan yang bersangkutan pada saat itu ada permasalahan keluarga. Kalau urusan keluarga ya urusan pribadi Dia, apa kaitannya dengan dana sekolah. Apakah mesti kita biarkan. Nanti ada lagi Kepsek sedang mengalami permasalahan keluarga, lalu menggelapkan dana sekolah, apakah yang begini kita setuju,” ucapnya dengan kesal.<br /><br />“Kalau dibiarkan permasalah kasus SMKN 1 Belimbing ini, maka akan terulang dengan kasus yang sama didaerah ini, dan hancurlah daerah ini. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi juga bertanggungjawab dengan permasalah ini, karena kasus ini muncul sebelum pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. Kalau tak ada yang laporkan, saya yang akan laporkan ke aparat yang berwenang,” tegasnya.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Kepala SMKN 1 Belimbing, Jemi Stif mengungkapkan persoalan di sekolah tempatnya mengajar sudah berlangsung sejak lama. <br /><br />“Tidak ada komunikasi yang baik antara dewan guru dan Kepsek, Tisna Rukmana. Tak ada keterbukaan serta transparansi keuangan  termasuk juga kepemimpinan Kepsek ini menjadi muara awal permasalahan,” ucapnya.<br /><br />Jemi mengungkapkan, persoalan utama diantaranya adalah soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak jelas kemana arahnya, termasuk dana Komite Sekolah.<br /><br />“Dana BOS maupun dana Komite Sekolah yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah justru tak pernah dipakai untuk kegiatan di sekolah,” sesalnya.<br /><br />Begitu juga yang diampaikan Bendahara SMKN 1 Belimbing, Merry Paskalia, bahwa adanya tandatangan palsu guru dalam kwitansi dan laporan BOS. Hal ini diketahuinya saat mengikuti kegiatan sosialisasi BOS di Provinsi karena saat disana tiba-tiba ia diminta untuk membuat laporan keuangan.<br /><br />“Saya keberatan tandatangan saya dipalsukan. Saya juga belum terima SK Bendahara. Kepsek juga pernah minta bantu untuk pencairan dana BOS triwulan IV, tapi saya tolak, karena kami meminta Kepsek menunjukkan laporan BOS triwulan I sampai III,” tegas Merry.<br /><br />Dampak ketidakjelasan BOS ini, lanjut Merry membuat banyak gaji guru honorer tak terbayar. Selain itu, sekolah juga tak bisa membeli alat tulis karena toko yang biasa menjadi langganan menolak memberikan utang. <br /><br />“Utang ditoko tak dibayar, sehingga kami tak bisa beli spidol, kertas sampai tinta printer. Padahal dana BOS SMK kurang lebih Rp 200 juta selama tahun 2016,” keluhnya.<br /><br />Ketua Komite SMK N 1 Belimbing, Simbolon, juga mempertanyakannya kemana dipakai dana komite dan BOS. <br /><br />“Kegunaannya untuk apa. Sementara fisik sekolah seperti ini. Kami menunggu niat baik Kepsek untuk mempertanggungjawabkan dana BOS maupun dana komite sekolah. Kami sudah mengupayakan penyelesaian secara internal dengan mendatangi langsung Kepsek, namun tak ada hasil,” ujarnya.<br /><br />Kepala Disdikbud Melawi, H. Joko Wahyono mengakui, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi untuk menangani persoalan tersebut. Bahkan dirinya juga sudah ke sana. <br /><br />“Saya sudah meminta para guru bersabar, karena saat itu, kita masih masa transisi peralihan kewenangan SMA/SMK berada di pemerintah provinsi,” ujar Joko.<br /><br />Dia juga menegaskan, banhwa pihaknya sudah melaporkan persoalan SMKN 1 Belimbing ke Kepala Disdikbud Provinsi Kalbar dan dalam waktu dekat, dari Disdikbud Provinsi Kalbar akan menurunkan tim dari Bidang SMK untuk menyelesaikan permasalahan itu. (KN)</p>