Dana Jampersal Palangka Raya Rp. 820 Juta

oleh

Dana jaminan persalinan atau (Jampersal) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp820 juta. <p style="text-align: justify;">"Sebenarnya dana Jampersal menyatu dengan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk warga yang tidak masuk berdasarkan data BPS, dan disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan," kata Kepala Dinas Kesehatan Palangka Raya Sudarmini, Kamis.<br /><br />Selain dana Jampersal, juga tersedia dana alokasi jaminan kesehatan seluruh Puskesmas untuk biaya pengobatan masyarakat tidak mampu, jumlahnya kurang lebih Rp794 juta.<br /><br />Ia mengatakan, namun yang menjadi kendala adalah persyaratan Jampersal, yakni persalinan yang ditanggung oleh pemerintah jika dilaksanakan di pondok bersalin desa (Polindes), pos kesehatan desa (Poskesdes) dan Puskesmas.<br /><br />"Sedangkan di luar dari pusat pelayanan kesehatan tersebut belum ada aturan khusus, perlu dibuat polanya karena masih banyak masyarakat tidak mampu yang ingin bersalin di rumah sendiri," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, masalah ini harus diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persalinan harus ditolong tenaga kesehatan.<br /><br />"Targetnya seratus persen harus ditolong tenaga kesehatan walaupun beberapa bidan kampung ikut membantu, tetapi tetap didampingi," kata Sudarmini.<br /><br />Menurut dia, pihaknya selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tetap ingin bersalin di rumah, bahwa yang dijamin di dalam Jampersal jika melahirkan di sarana persalinaan yang sudah disediakan pemerintah.<br /><br />Ia berharap Jampersal dapat dimanfaaatkan masyarakat dan klaim yang diajukan disesuaikan dengan standar yang dialokasikan dari pemerintah sebesar Rp350 ribu untuk satu pasien. <strong>(das/ant)</strong></p>