Dana Partisipasi Perkebunan Di Kalbar Rendah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Taruli Manurung mengeluhkan minimnya dana partisipasi yang diperoleh dari perusahaan perkebunan untuk menunjang pendapatan asli daerah. <p style="text-align: justify;">Menurut Taruli Manurung saat dihubungi di Pontianak, Senin (21/02/2011), Kalbar hanya mendapat Rp700 juta dari dana partisipasi tersebut. <br /><br />Padahal, lanjut dia, ada sekitar 700 ribu hektare lahan perkebunan yang sudah operasional di Kalbar. <br /><br />"Artinya, satu hektare hanya seribu rupiah," kata Taruli Manurung. <br /><br />Ia menambahkan, angka tersebut sangat kurang karena kalau para pengusaha tersebut rajin membayar, Kalbar setidaknya bisa mendapatkan dana partisipasi hingga Rp4 miliar. <br /><br />Ia melanjutkan, dana yang dihimpun itu juga tidak sebanding dengan dampak negatif dari perkebunan misalnya jalan yang rusak karena angkutan hasil kebun. <br /><br />"Perlu dihitung angka yang wajar, berapa nilai yang sebanding," kata Taruli Manurung. <br /><br />Ia juga berharap, keuntungan atau pendapatan negara dari sektor perkebunan tidak hanya dinikmati pemerintah pusat saja. <br /><br />Ia mengungkapkan, Dispenda Provinsi pernah mengadakan seminar mengenai hal itu dan disampaikan hasilnya ke Kementerian Keuangan namun belum ada tanggapan. <br /><br />Taruli Manurung mengatakan, akan tetap memperjuangkan aspirasi mengenai pendapatan sektor perkebunan ke Kementerian Keuangan. <br /><br />Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil CPO di Indonesia. Dalam setahun, sekitar sejuta ton CPO dihasilkan sektor perkebunan Kalbar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>