Dari LKPj, Dewan Menilai Sintang Darurat Infrastruktur

DPRD Kabupaten Sintang menggelar rapat paripurna perihal rekomendasi LKPJ tahun 2015 di ruang Sidang DPRD Sintang, Senin (16/05/2016). Paripurna wakil rakyat ini juga Mengevaluasi rekomendasi LKPj pada tahun 2014 lalu. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim mengungkapkan  Sintang masih dalam kondisi darurat infrastruktur. Terry menilai  kondisi  Infrastruktur di Kabupaten Sintang semakin hari semakin parah, oleh karena itu pada LKPj 2015, pihaknya juga mempertanyakan kemabli apakah rekomendasi tahun 2014 sudah dikerjakan atau belum, apabila belum akan tanyakan apa kendalanya.<br /><br />“Ditahun 2015 ini juga pasti ada rekomendasi baru berkenaan dengan kondisi dilapangan baik infrastruktur jalan, Kesehatan, pendidikan dan pembangunan lainnya termasuk permasalahan dalam perkebunan,”terangnya.<br /><br />Terry mengungkapkan, di Kabupaten Sintang saat ini banyak perusahaan sawit  yang mengabaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat, tidak melaksanakan janji  seperti saat awal mereka sosialisasi sebelum membuka lahan.<br /><br />“Kami meminta pemerintah untuk menegaskan kepada pihak perusahaan sawit supaya mereka melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan bunyi MoU nya dengan masyarakat, “bebernya<br /><br />Investor juga, lanjut Terry jangan hanya berinvestasi, tetapi juga harus mau bekerjasama dengan masyarakat. Selain pemerintah, pihak investor, seperti perusahaan sawit juga harus membanggun Kebutuhan masyarakat. <br /><br />“Terutama dengan CSR nya itu harus benar-benar direalisasikan,”tukasnya.   <br /><br />Kita lihat kondisi jalan dijalur ketungau rusak parah, sebagian besar akibat mobiliasi muatan truk sawit perusahaan yang padat tiap harinya.<br /><br />“jalan rusak itu juga mejadi tanggung jawab pihak perusahaan untuk memperbaikinya,”pungkasnya.<br /><br />Terry juga mengatakan, di Ketungau Tengah ada satu perusahaan menggelola perkebunan sawit dengan manajemen yang buruk. Mereka sudah menanam sawit dan  saat ini sudah berbuah, namun tidak ada perawatan dari phak perusahaan, akibat manajemennya tidak berjalan dengan baik,  sehingga karyawan  dirumah kan dan tidak bekerja.<br /><br />“ini menimbulkan banyak kerugian, karyawan jadi tidak bekerja dan ini berpengaruh terhadap sektor pendapatan mereka,” ungkapnya.<br /><br />Perihal ini lanjut Terry pihaknya DPRD Sintang, menodorong pemerintah untuk memanggil investor tersebut. Hal tersebut pula tertuang dalam Rekomendasi  LKPj tahun 2015 meminta  Pemkab Sintang melalui Bupati untuk kembali memanggil para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut.<br /><br />“tak hanya itu, inverstor lainnya juga,”pungkasnya. (Tim/KN)</p>