Desa Di Kaltim Akan Terima Dana Rp400 Juta

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Moh Jauhar Efendi mengatakan rata-rata setiap desa akan menerima dana dari APBN 2015 sekitar Rp400 juta. <p style="text-align: justify;">"Menurut informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari APBN 2015 mengalokasikan Rp9 triliun, kemudian melalui APBN Perubahan Rp11 triliun, jadi total ada Rp20 triliun untuk semua desa di Indonesia," katanya di Samarinda, Selasa.<br /><br />Dari perhitungan kasar yang dia lakukan, diperkirakan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 820 desa, dari APBN Murni akan menerima rata-rata Rp197 juta per desa, kemudian selebihnya yang sekitar Rp203 juta akan diterima melalui APBN Perubahan.<br /><br />"Ini hanya perkiraan berdasarkan perhitungan saya sementara karena masih belum ada kejelasan dari pusat, apalagi dari Kementerian Desa juga belum memutuskan berapa persisnya alokasi per desa, termasuk belum adanya petunjuk teknis tentang pemanfaatan anggarannya," kata Jauhar.<br /><br />Sampai sekarang, kementerian juga belum menyalurkan dana tersebut, sehingga dia belum mengetahui jumlah pastinya yang akan diterima semua desa di Kaltim.<br /><br />Bahkan kementerian juga belum memutuskan apakah dana untuk desa tersebut akan disalurkan melalui provinsi, kemudian dilanjutkan ke pemerintah kabupaten, dan diteruskan lagi ke rekening desa, atau langsung disalurkan ke rekening desa.<br /><br />"Semua akan jelas saat digelarnya rapat koordinasi nasional yang rencananya akan dilakukan pada awal April. Dalam rakor tersebut juga akan dibahas tentang petunjuk teknis operasionalnya dana dan berbagai petunjuk lain," ucapnya.<br /><br />Seandainya ke depan dana sudah diterima desa, Jauhar meminta kepada aparatur desa agar berhati-hati dalam memanfaatkannya, yakni harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan dikeluarkan kementerian, sehingga aparat desa tidak bermasalah dengan hukum.<br /><br />Dia menilai pengucuran dana dari APBN untuk desa merupakan hal yang positif karena sesuai dengan komitmen pemerintah demi Desa Membangun, tetapi hal yang perlu diwaspadai adalah banyak kepala desa yang masih berkemampuan rendah dalam mengelola keuangan, sehingga sangat rentan tidak bermanfaat. (das/ant)</p>