Dewan Adat Dayak Tolak Permentan No 98/2013

oleh

Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah menolak Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. <p style="text-align: justify;">Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Achmad di Palangka Raya, Selasa mengatakan, pemberlakuan Permentan itu menggugurkan kewajiban perusahaan perkebunan membangun dan menyediakan 20 persen kebun dari lahannya kepada masyarakat.<br /><br />"Bagaimana masyarakat bisa membuka kebun sawit kalau harus mengeluarkan dana sendiri. Sekarang ini membuka kebun sawit membutuhkan dana besar, bahkan bisa mencapai Rp50 juta per hektar. Darimana dapat dananya," tambah dia.<br /><br />Berdasarkan Permentan nomor 98 tahun 2013 khususnya pasal 15 hanya menyulitkan masyarakat di provinsi tersebut karena perusahaan perkebunan hanya berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang berada di luar areal usaha.<br /><br />Ketua DAD Kalteng mengatakan Sementara Peraturan Daerah (perda) dibuat DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng mengharuskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) maupun izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) menyediakan plasma 20 persen dari lahan miliknya.<br /><br />"Permentan itu jelas sekali merugikan masyarakat, dan menunjukkan pemerintah pusat tidak perduli terhadap masyarakat dan lebih berpihak kepada investor," kata dia.<br /><br />Selain itu, lanjut Sabran, dalam memberikan bantuan pembukaan kebun masyarakat yang diatur dalam Permentan tersebut memiliki banyak kelemahan, salah satunya ketersediaan lahan masyarakat serta jumlah keluarga yang layak mendapat bantuan.<br /><br />Dimana untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat harus memiliki sertifikat tanah, padahal sebagian besar masyarakat Kalteng yang berada di pedesaan belum memiliki sertifikat tanah atas lahan miliknya.<br /><br />"Permentan no 98 tahun 2013 itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi," kata dia.<br /><br />Menurut Ketua DAD Kalteng, Pasal 4a Permenhut menyatakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi akan dilepas untuk kepentingan pembangunan perkebunan.<br /><br />Pelepasan itu diatur dengan komposisi 80 persen untuk perusahaan perkebunan dan 20 persen untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.<br /><br />"Jelas pasal 15 Permentan nomor 98/2013 kuat dugaan ada suap karena lebih mengutamakan perusahaan daripada masyarakat. Penolakan itu akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten kota se Kalteng dan Majelis Adat Dayak Nasional," kata Sabran. <strong>(das/ant)</strong></p>