Dewan Akan Usulkan 3 Perda Inisiatif

oleh

Ketua badan legislasi daerah (Balegda) DPRD Sintang Heri Jamri mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah mengupayakan tiga perda sebagai hak inisiatif dewan. Tiga perda tersebut antara lain perda tentang Corporate sosial responsibility (CSR), perda tentang hak ulayat dan perda tentang pertambangan. <p style="text-align: justify;">"Saya masih cari kawan-kawan yang mau tanda tangan untuk usul perda inisiatif ini. Ketentuannya diperlukan minimal tanda tangan lima orang anggota dewan,” ungkapnya aat ditemui di kantor DPRD Sintang pada Rabu (13/06/2012). <br /><br />Legislator yang kerap bersuara vokal ini mengatakan bahwa  tiga raperda tersebut sangat ini penting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa <br />masyarakat sangat menantikan aturan yang berpihak kepada masyarakat. <br /><br />“Contohnya tentang perda pertambangan, selama ini kan yang banyak diburu hanya pertambangan emas yang dilakukan rakyat atau PETI. Sementara justru peruahaan-perusahaan yang justru merugikan masyarakat justru di ijinkan,”jelasnya. <br /><br />Begitupula dengan perda hak ulayat, perda tersebut menurutnya dibutuhkan masyarakat  untuk pengakuan hak-hak mereka. Apalagi selama ini kerap muncul persoalan antara perusahaan dengan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. <br />“Harapan kita eksekutif mengajukan ini. Tapi sampai sekarang tidak ada jelasnya, maka kita pakai hak inisiatif dewan,”katanya. <br /><br />Terkait tentang perda CSR, legislator dari partai Merdeka ini mengaku mengambil inisiatif tersebut karena banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Sintang, namun masih banyak pula masyarakat yang belum menikmati hasilnya. <br /><br />Ditempat terpisah, sekretaris komisi 1 DPRD Sintang, Ginidie mengaku sangat mendukung rencana balegda DPRD Sintang untuk mengusulkan tiga perda tersebut. “Secara institusi dan pribadi saya sangat setuju, karena sangat penting bagi masyarakat,”katanya.<br /><br />Ia pun berharap akan ada persamaan persepsi antara dirinya dan teman-temanya di DPRD Sintang. Menurutnya sebagai wakil rakyat sudah sewajarnya melakukan tindakan yang berpihak kepada masyarakat. <br /><br />“Kita ini wakil rakyat, sudah seharusnya apa yang kita perbuat harus bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat,”ucapnya.<br /><br />Legislator yang bergabung dalam fraksi Golkar ini mengatakan bahwa bila harus menunggu aturan atau ketentuan dari pusat, maka hal itu akan sangat lama. Oleh karena itu pemerintah daerah yang paham dengan situasi dan kondisi daerahnya harus mengambil inisiatif sendiri. <br />“Itulah gunanya pemerintah daerah, kalau harus menunggu dari pusat pasti lama. karena mereka yang dipusat tidak tahu kondisi yang ada di daerah,”tegasnya.<strong> (ast)</strong></p>