Dewan Barharap Penggunaan Dana Desa Transparan dan Tepat Sasaran

Keterbukaan dan tranparansi dalam penggunaan dana desa sangat dibutuhkan. Terlebih antara Pemerintah desa, kepada pihak Badan Permusyawaraatan Desa (BPD) serta kepada masyarakatnya. Hal itu dianggap sangat penting, terlebih anggaran dana desa setiap tahunnya mengamai penambahan. <p style="text-align: justify;">“Terkait penggunaan dana desa, saya rasa semua kepala desa sudah mengetahui aturanya, karena camatkan sudah membawa mereka studi banding ke luar kota. Entah apakah benar-benar study banding atau hanya jalan-jalan saya tidak tau. Yang pastinya saya yain para kepala desa sudah mengetahui aturannya,” kata Agustinus Aci pada media ini. <br /><br />Namun, lanjutnya, aturan yang diketahui oleh kepala desa jangan setengah-setengah tentang penggunaan dana desa ini. Pemerintah pusat telah membuat peraturan menteri yang mengatur mekanisme penggunaan dan penyaluran dana desa. salah satunya adalah Permendesa No.5/2015 yang menjadi pedoman penyaluran dana desa.<br /><br />Para kepala desa, harus mempelajari beberapa peraturan menteri yang sudah dikeluarkan dan mekanisme penyaluran dan pelaporan dana desa yang sudah digunakan. Sehingga, Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bisa menyalurkan dana desa dengan tepat sasaran dan tidak terjadi pelanggaran hukum.<br /><br />“Nah mekanismes dana yang dijeluarkan dan penyaluran serta pelaporan dana desa ini yang perlu keterbukaan atau tranparansi kepada warganya. Bila perlu mengundang warganya dalam penyampaikan laporan setiap akhira tahun anggaran, ini akan membuat warga tak curiga dan bangga mengetahui kepala desanya yang transparan,” ungkapnya.<br /><br />Hak prerogative kepala desa memang ada. Namun hak tersebut jangan disalah gunakan, dan lalu tidak mau terbuka kepada BPD serta masyarakatnya dalam penggunaan dana desa. <br /><br />“Bila perlu buat Perdes tersendiri untuk penggunaan dana desa yang transparansi,” Kata Agustinus. (KN)</p>