Persoalan distribusi BBM masih saja terjadi di Kota Sintang dan sekitarnya, sementara solusi yang dijanjikan pemerintah belum kunjung turun. Sementara harga BBM, khususnya di tingkat pengecer masih relatif tinggi. Dari pantauan kalimantan-news, beberapa kios di seputar kota masih menjual BBM pada kisaran Rp 7500 hingga Rp 8 ribu per liter. <p style="text-align: justify;">Kondisi di luar kota lebih parah, beberapa kios bahkan masih menjual premium pada kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Antrean panjang di SPBU juga masih berlansung, tentusaja didominasi para spekulan pengecer. Sementara masyarakat umum kemudian di jatah pasokan.<br /><br />Para pengendara roda dua dipasok maksimal hanya 4 liter, sementara kendaraan roda empat hanya dipasok 22 liter per mobil.<br /><br />Kondisi ini juga belum diketahui pasti kapan bakal berangsur normal, pasalnya paska rapat koordinasi di komisi II DPRD Sintang beberapa waktu lalu, pemerintah yang diharap mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi sengkarut distribusi di tingkat pengecer, belum juga selesai merumuskan aturan.<br /><br />“Kami masih memberi kesempatan pada pemerintah untuk membuat perangkat aturan distribusi BBM di tingkat pengecer,” ujar Toni, Ketua Komisi II kepada kalimantan-news, Selasa (01/03/2011).<br /><br />Dikatakan politisi PKPI ini, pihaknya saat ini percaya bahwa pemerintah bisa menyelesaikan seperangkat regulasi tersebut secepatnya. <br /><br />“meskipun sebelumnya pemerintah tak meminta waktu khusus, namun mengingat masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sudah selayaknya segera diatasi,” tutur Toni.<br /><br />Toni juga berkeyakinan bahwa pihak kepolisian pastinya akan mendukung jika kemudian pemerintah memilih melakukan penertiban sejumlah kios tak berijin, dan mengambil tindakan tegas terhadap kios-kios yang melanggar ketentuan.<br /><br />“Apalagi polisi melalui Kapolres Sintang beberapa waktu lalu sudah menyatakan kesiapan. Sekarang tinggal menunggu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini,” tandasnya.<br /><br />Namun Toni juga menegaskan, jika paska ditunggu kemudian ternyata pemerintah tak kunjung menerbitkan regulasi, sengkarut BBM, pihaknya tak akan segan-segan untuk melakukan presure politis, salah satunya akan memanggil kembali sejumlah pihak terkait guna membahas masalah ini. <br /><br />“Karena tak hanya dewan yang menunggu regulasi yang ditawarkan pemerintah, namun masyarakat juga menunggu solusi tersebut, agar kisruh distribusi tak bakal kembali dan terulang lagi dikemudian hari.” pungkasnya. <strong>(phs) </strong> </p>
Dewan Beri Waktu Pemerintah Buat Kebijakan
