Hingga kini, lelang jabatan untuk mengisi kekosongan kekosongan jabatan Kepala Dinas di lima instansi belum diumumkan. Untuk itu, Anggota DPRD Melawi, Pencon meminta Pemkab untuk segera mengumumkan hasil seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dilingkungan Pemkab Melawi. <p style="text-align: justify;">Pencon mengatakan, kalau memang proses lelang jabatan tersebut sudah selesai segeralah diumumkan, bila perlu langsung segera dilantik, jangan digantung-gantung lagi. <br /><br />“Lelang jabatan ini memang hak progratif bupati, tapi kalau memang proses lelang jabatan sudah selesai jangan tunggu-tunggu lama lagi, segera dilantik,” ungkapnya, kemarin.<br /><br />Pencon yang juga selaku anggata Badan Anggaran DPRD Melawi ini menegaskan pelantikan pejabat yang mengisisi kekosongan jabatan di lima instansi tersebut sangat penting, terutama untuk mengikuti pembahasan KUA dan PPAS RAPBD Melawi tahun 2018. Karena pejabat yang belum dilantik tersebut merupakan pengguna anggaran. <br /><br />“Sebab kalau yang bersangkutan tidak mengikuti pembahasan, bisa saja nanti ada yang berubah, sehingga kerja dua kali,” ujarnya.<br /><br />Dikatakan Pencon, tapi kalau pejabat di lima SKPD tersebut sudah mengikuti pembahasan, tentunya apa yang dibahas sudah sesuai dengan keinginan dia, sehingga tidak perlu dihawatirkanlah adanya perubahan-perubahan setelah dilakukan pembahasan. <br /><br />“Makanya kami minta supaya bupati segera melantik para pejabat yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ujarnya.<br /><br />Selain itu kata dia, belum diumumkannya hasil lelang jabatan tersebut dihawatirkan berdampak kepada kinerja para peserta lelang yang sudah menunggu hasilnya. Sehingga secara tidak langsung berimbas kepada instansi tempat mereka bekerja sekarang. <br /><br />“Pengumuman hasil lelang jabatan ini juga sudah ditunggu-tunggu banyak orang, bahkan sudah ramai dibahas di warung kopi,” tutiurnya.<br /><br />Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen minta kepada bupati untuk segera menempatkan orang-orang, jika sudah dilakukan seleksi atau lelang jabatan tersebut. Supaya kekosongan jabatan di lima instansi tersebut segera terisi. <br /><br />“Karena Kepala Dinas ini merupakan penggunaan anggaran, jadi ya segeralah diisi kekosongan tersebut,” ungkapnya. <br /><br />Kluisen juga menambahkan, untuk memilih orang-orang yang akan diangkat menjadi Kepala SKPD tersebut memang merupakan haknya bupati. Itu memang tidak bisa dipungkiri. <br /><br />“Karena itu kita minta supaya dalam pengangkatan para kepala dinas nanti sesuai dengan aturan, dan menempatkan orang sesuai dengan disiplin ilmu,” ujarnya.<br /><br />Saat dikonfirmasi terkait pengumuman hasil lelang jabatan tersebut, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengatakan proses seleksi sudah selesai. Bahkan hasil lelang jabatan tersebut sudah diantarkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mungkin sekarang masih dipelajari.<br /><br />“Sekarang masih menunggu rekomendasi dari KASN, makanya hasil seleksi belum diumumkan,” ungkapnya. <br /><br />Dikatakan Ivo, sekarang harus lewat KASN semua. Setelah mendapat rekomendasi dari KASN, kemudian dilaporkan ke bupati. Setelah itu barulah hasilnya diumumkan. Hasil seleksi hanya tiga orang setiap instansi, setelah itu bupati yang memilih salah satu dari tiga orang tersebut. (KN)</p>
