Dadi Sunarya, selaku Anggota Komisi C DPRD Melawi yang membidangi masalah perkebunan, mendukung jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menjalankannya. <p style="text-align: justify;">Dia menyebutkan, saat ini memang sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap program CSR yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang bada di Melawi. <br /><br />Menurut Dadi, tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR kepada perusahaan memang sudah wajar, terlebih lagi terhadap perusahaan yang memang sudah lama menjalankan aktifitas perusahaannya di Melawi. <br /><br />“Permintaan masyarakat kepada perusahaan nuntuk menjalankan program CSR memang tidak salah, karena hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang. Dimana setiap perusahaan diwajibkan melaksanakan CSR sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap masyarakat yang berada disekitar perusahaanya. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, kalau perusahaan tidak menjalankan CSR bisa diberikan sanksi,” ujar Dadi, senin (25/5).<br /><br />Dia berharap kepada seluruh perusahaan yang ada di Melawi supaya melaksanakan program CSR yang memang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Terutama sekali di perusahaan perkebunan sawit, karena hampir disetiap kecamatan di Melawi ini sudah dimasuki oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut.<br /><br />Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Melawi, Nahru mengatakan, untuk mengatur masalah CSR sudah ada Perda. Melaksanakan CSR itu memang kewajiban dari perusahaan. untuk melaksanakan itu harus ada kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan, apa yang mereka mau buat atau diprogramkan. <br /><br />Menurut Nahru, sejauh ini CSR sudah berjalan dilapangan, sesuai dengan tahapan. “Perusahaan perkebunan yang ada di Melawi ini rata-rata baru mulai. “Meskipun baru, karena itu kewajiban, ya harus dilaksanakan juga CSR itu,” ujarnya. (Irawan/KN)</p>
