Menghadapi era globalisasi dan persaingan bebas yang kian ketat membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh. Oleh karena itu, jangan sampai ada anak Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sintang yang mengalami putus sekolah. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Sintang, Mainar Puspa Sari mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan antisipasi agar jumlah anak putus sekolah di Sintang tidak semakin banyak. Hanya gara –gara tidak mampu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).<br /><br />“Perlu adanya kerja sama antara pendidikan formal dan non formal. Untuk mengatasi angka anak putus sekolah di Kalbar,” ujar Mainar Puspa Sari, Sabtu (25/11) kemarin.<br /><br />Wakil rakyat asal Dapil Sintang 1 ini berpendapat, bagi siswa yang tidak masuk di sekolah formal bisa diterima dalam pendidikan kesetaraan.<br /><br />“Dengan kerja sama yang baik antara pendidikan formal dan non formal maka tidak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” ulasnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, legislator Partai PKB ini menuturkan, pemerintah harus lebih serius dalam mencegah serta menangani anak-anak putus sekolah di Kabupaen Sintang.<br /><br />“Langkah itu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah di masa mendatang. Apalagi pendidikan tidak hanya berguna untuk menghasilkan SDM yang berilmu serta memiliki daya saing. Melainkan, pendidikan dibutuhkan untuk melahirkan manusia-manusia yang berkarakter, bersikap kritis dan memperjuangkan ilmu,” ulasnya.<br /><br />Sementara itu, tujuan dan misi pendidikan nasional. Seperti yang termuat di dalam UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs 2030) menghendaki agar pada 2030 seluruh warga dunia bisa mengenyam pendidikan hingga SMA/SMK. (KN/Dx)</p>