Dewan Minta Pemerintah Ambil Sikap Terkait Gaji Guru Honorer

×

Dewan Minta Pemerintah Ambil Sikap Terkait Gaji Guru Honorer

Sebarkan artikel ini

Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar guru honorer tahun ini hanya bisa 15 persen saja. Sementara persoalan kekurangan guru selama ini masih sangat dirasakan, sehingga sangat membutuhkan guru tambahan yang dibayar melalui dana BOS tersebut. <p style="text-align: justify;"><br />Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Melawi, Widya Rima mengatakan, dengan menurunnya penggunaan dana BOS yang dibolehkan untuk membayar guru honorer. Maka jelas semakin menyakitkan dunia pendidikan di daerah pedalaman.<br /><br />“Bayangkan saja. Pada saat alokasi penggunaan dana BOS untuk membayar gaji guru masih 20 persen saja, guru-guru honrernya sudah teriak. Apalagi dengan menurunnya penggunaan dana BOS ini. kan kasian, para guru honorer itu,” ucapnya saat ditemui, Rabu (19/4).<br /><br />Widya merasa prihatin dengan jumlah gaji guru honorer BOS yang jauh dari pada kesejahteraan. Sebetulnya para guru honorer patut diberikan penghargaan oleh pemerintah, dengan gaji yang kecil tapi tetap bekerja mendidik para pelajar di pedalaman.<br /><br />“Kebanyakan  sekolah dipedalaman hanya satu orang guru PNS. Itupun sebagai kepala sekolah. Jadi siapa lagi kalau bukan memanfaat guru honirer ini untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah sekolah itu. Sementara gaji para guru honorer ini sangat kecil. Bahkan di Dusun Senibung Kayan Sepamau itu ada guru BOS yang digaji hanya Rp. 2 ratus ribu perbulan, kan miris sekali,” bebernya.<br /><br />Ia mengatakan, dengan kondisi penggunaan dana BOS yang dibolehkan untuk membayar guru semakin mengecil, Widya rima meminta pemerintah untuk mengambil sikap dengan memberikan perhatian kepada para guru honorer BOS ini.<br /><br />“Bisa saja pemerintah menganggarkan penambahan gaji untuk guru horer ini. Mengingat sekolah-sekolah dipedalaman tidak bisa hidup atau berjaalan maksimal jika tanpa adanya bantuan dari guru honorer yang BOS yang hanya digaji kecil,” sarannya.<br /><br />sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi, Joko Wahyono, mengatakan, Pemerintah juga akan berupaya untuk membantu jika ada sekolah yang menggunakan guru honorer lebih dari 90 persen untuk mengajar di sekolah tersebut.<br /><br />“Jika ada sekolah yang menggunakan guru honor lebih dari 90 persen, maka kami akan mengajukan untuk mendapatkan pertimbangan dan Kemendikbud terhadap hal itu. Mengingat di Melawi ini masih banyak sekolah-sekolah di pedalaman yang hanya memiliki satu orang guru PNS nya, maka banyak kemungkinan sekolah sekolah di pedalaman 90 persennya menggunakan guru honorer sebagai pengajar di sekolah itu. Makanya kita minta pertimbangkan atau Dispensasi dari kemendikbud untuk membayar itu,” pungkasnya. (KN)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses