Dewan Minta Pertimbangkan Pemberhentian Direktur PDAM

oleh

Saat ini telah beredar isu akan ada pergantian direktur PDAM Tirta Melawi. Sementara kalau melihat dari masa jabatan direktur PDAM Melawi tersebut akan berakhir pada tahun 2016 mendatang. <p style="text-align: justify;">Hal itu yang membuat Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi angkat bicara. Bahkan dia mengharapkan rencana pergantian atau pemberhentian direktur PDAM tersebut supaya ditinjau ulang oleh Pemkab Melawi sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.<br /> <br />Menurut Iif, PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah, tentunya segala ketentuan yang berkenaan dengannya harus mengacu kepada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Bahkan hal itu juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 1998 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. <br /><br />Sementara dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian direksi (direktur) perusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1962, Kepala Daerah harus mendengar pertimbangan DPRD dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah tersebut. <br /><br />“Jadi jika pemberhentian sepihak dilakukan oleh Kepala Daerah maka perbuatan tersebut merupakan melanggar hukum dan Act Despising atau melecehkan lembaga DPRD. Mengingat masa jabatan direktur sesuai dengan pasal 11 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1962 adalah selama-lamanya empat tahun,” ungkapnya, saat jumpa perrs di gedung DPRD Melawi, Kamis siang (3/9).<br /><br />Iif menegaskan apapun alasannya jika Kepala Daerah ingin memberhentikan direktur perusahaan daerah dalam hal ini PDAM Melawi harus dikomunikasikan danb mendengar pertimbangan  dari SPRS Melawi terlebih dahulu. <br /><br />Karena menurut pasal 12 ayat satu UU nomor 5 tahun 1962 ada beberapa alasan pemberhentian direksi karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya karena permintaan sendiri, berahir masa jabatannya, tindakan yang merugikan perusahaan daerah dan tindakan atau sikap yang bertentangan  dengan kepentingan daerah maupun kepentingan Negara. <br /><br />Selain itu dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 1998 pasal 12 juga menjelaskan, direksi atau direktur diberhentikan dengan alasan, atas permintaan sendiri, meninggal dunia, karena kesehatan, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, serta dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “Kesimpulannya, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada alasan memberhentikan direktur PDAM tersebut hingga ahir masa jabatannya,” tegas Iif.<br /><br />Menurut Iif, kalaupun direksi diduga melakukan salah satu perbuatan dimaksud dalam pasal 12 huruf c, d dan e pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 1998, maka ada badan pengawas yang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Artinya didak dilakukan atas kesewenang-wenangan. “Terhadap permasalahan semacam ini  DPRD dapat melakukan hak angket untuk penjabat bupati,” pungkasnya. (KN)</p>