Dewan Pers Sosialisasikan Mou Dengan Polri

oleh
oleh

Dewan Pers menggelar sosialisasi isi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada sejumlah elemen masyarakat termasuk insan pers di Samarinda. <p style="text-align: justify;">"Mereka yang menandatangani MoU ini adalah Prof Dr Bagir Manan selaku Ketua Dewan Pers dan Jenderal Polisi Timur Pradopo selaku Kapolri," ujar Ridlo Eisy, Ketua Komisi Penelitian dan Ratifikasi Pers saat menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut di Hotel Grand Victoria, Samarinda, Kamis.<br /><br />Menurutnya, MoU antara Polri dan Dewan Pers tersebut berkaitan dengan upaya memelihara kemerdekaan pers dari sudut pandang masyarakat pers.<br /><br />MoU Nomor 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor 05/II/2012 yang ditanda tangani pada 9 Februari 2012 di Jambi tersebut, berisi tentang koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers.<br /><br />Lahirnya MoU tersebut karena batalnya keinginan Dewan Pers dalam upaya melakukan revisi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang belum lex spesialis.<br /><br />Sedangkan tujuan dilakukan MoU antara lain, sebagai langkah koordinasi demi terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, beritikad baik dan menghormati supremasi hukum.<br /><br />Jika ada masalah dengan insan pers, lanjut Ridlo, maka Polri melakukan tindakan penyidikan untuk penegakan hukum, yakni tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah menerima saran dari Dewan Pers, jika pengaduan masyarakat berada di luar ruang lingkup kode etik jurnalistik.<br /><br />Dewan Pers, katanya lagi, akan menyelesaikan melalui pemeriksaan kode etik jurnalistik dengan tahapan sesuai ketentuan yang telah disepakati dengan Polri.<br /><br />Apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai perbuatan yang melanggar kode etik jurnalistik, maka Dewan Pers akan meneruskan kepada Polri sebagai dasar pertanggung jawaban hukum.<br /><br />MoU tersebut berlaku untuk jangka lima tahun sejak ditanda tangani kedua pihak, namun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasisetiap tahun.<br /><br />Jika MoU ini diperpanjang, maka atas persetujuan dua pihak, terlebih dulu dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan MoU selambat-lambatnya tiga bulan sebelum MoU tersebut berakhir. <strong>(das/ant)</strong></p>