Dewan Pertanyakan Pungutan Dalam Pembuatan PRONA

oleh

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Roni, A.Md mempertanyakan pungutan dalam pembuatan sertifikat Prona yang ada di Kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Pembuatan sertifikat Prona dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang  tidak bertanggungjawab,  bahkan masyarakat dibebankan biaya sebesar Rp 800 sampai 1 juta, ucap Roni, kepada media ini Selasa (29/09/2015) usai Sidang Paripurda di DPRD Sintang kemarin.<br /><br />Menurut Roni, pengurusan Prona pada tahun 2014 lalu, tidak dibebani biaya sepeserpun, namun di lapangan beda.  <br /><br />“Kan, kasihan masyarakat yang ingin memiliki sertifikat secara gratis namun harus stor sekian juta, untuk mendapatkan sertifikat tersebut”, jelas Roni<br /><br />Roni berharap, dengan adanya pungutan pembuatan sertifikat Prona, agar pemerintah dan BPN melakukan penelusuran, siapa oknum nakal yang mempermainkan proyek tersebut, harap Roni. <br />Sementara itu, Kepala Badan Pertanagan Nasional Kabupaten Sintang, Jamaludin saat di konfirmasi tidak berada di tempat.<br /><br />Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.<br /><br />Sementara tujuan PRONA itu sendiri memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.<br /><br />PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. <br /><br />Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. <br /><br />Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA. (KN)</p>