Dewan Setuju Pemkab Tidak Memperpanjang SK Honda Malas

oleh

Pemerintah Melawi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan melkukan evaluasi besar besaran terhadap tenaga Honor Daerah (Honda) Melawi yang tidak aktif hanya aktif pada saat mengambil gaji saja. Namun begitu, pihak Pemkab Melawi tidak akan menambah atau menerima tenaga honor baru. <p style="text-align: justify;">Berkenan dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Melawi, Taufik mengatakan, bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya evluasi yang dilakukan Pemkab terkait tenaga honor yang tidak aktif, kurang aktif dan hanya aktif apabila saat gajian saja. Hal itu tentu hanya akan menghabiskan uang Negara, karena hanya makan gaji tapi tidak bekerja dengan efektip.<br /><br />"Berkaitan dengan itu kami sangat mendukung. Kemudian terkait penerimaan honor, saya juga sependapat, sebaiknya jangan dulu dan fokuskan saja dulu kepada perampingan tenaga honor yang malas tadi. Ini sangat perlu, mengingat jumlah tenaga honor yang sangat banyak, sehingga membuat pengeluran APBD jug cukup besar, sementara saat kerja banyak yang tak terlihat," ujarnya.<br /><br />Lebih lanjut Taufik juga mengatakan, pihaknya akan terus memantau tenaga honor yang ada di Melawi ini. Berkitan dengan adanya peleburan dan penambahan SKPD, Ia jug sangat setuju jika Pemkab melakukan penyebaran tenaga honor sesuai dengan bidang kemampun masing-msing honor.<br /><br />"Bila perlu memang dilakukan tes ulang untuk melihat kemampuan apa yang ada pada tenaga honor yang ada tersebut. Sehingga, dengan sesuai bidang kemampuannya tadi, tenaga honor bersangkutan diharapkan bisa lebih maksimal dalam bekerja," paparnya. <br /><br />Sebelumnya, Kepala BKD Melawi, Paulus mengatakan, bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk ke BKD terkait tidak aktifnya tenaga honor. <br /><br />“Sudah ada 4 sampai 5 nama tenaga honor yang dilaporkan ke BKD terkait tidak aktifnya,” katanya.<br /><br />Lanjut Paulus, untuk evaluasi tenaga honor ini, tidak perlu lagi SKPD menyampaikan surat permohonan perpanjangan SK tenaga honor yang aktif, karena datanya sudah ada di BKD. <br /><br />“Nah, yang perlu disampaikan BKD, cukuplah jumlah dan nama-nama tenaga honor yang tidak aktif. Karena itu yang tidak kita perpanjangkan,” paparnya.<br /><br />Paulus juga mengatakan, di tahun 2016, sudah ada enaga honor yang diberhentikan karena tidak aktif bekerja. <br /><br />“Kalau tidak salah saya ada 3 orang honor yang diberhentikan ditahun 2016, pemasalahannya rata-rata tidak aktif,” ujarnya.<br /><br />Terkait anggarannya, Paulus mengatakan, jumlah honor yang terdaftar pada tahun 2016 ada sebanyak 1.477 tenaga kontrak atau honor daerah. Jumlah terebut setiap tahunnya menghabiskan anggaran APBD sebanyak Rp. 20 Milyar. <br /><br />“Kalau honor inikan gaji minimalnya Rp. 1.050.000. Sementara maksimalnya Rp. 1.100.000. Nah, dengan adanya evaluasi inilah akan mengurangi pengeluaran untuk tenaga honor. Karena sangat disayangkan jika membayar tenaga honor yang tidak aktif,” pungkasnya. (KN)</p>