Dewan: Tutup Perusahaan Pemberi Upah Tak Layak

oleh

Komisi D (Kesra) DPRD Kota Pontianak mendesak pemerintah setempat untuk menutup atau mencabut izin perusahaan yang masih memberikan upah tak layak di bawah upah minimum kota (UMK). <p style="text-align: justify;">"Pemerintah Kota Pontianak tidak perlu takut untuk mencabut izin perusahaan yang masih memberikan upah tidak layak," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mudjiono, di Pontianak, Sabtu.<br /><br />Ia menjelaskan, kebanyakan perusahaan beralasan omzet masih minim sehingga belum mampu memberikan upah yang layak.<br /><br />"Untuk itu dalam waktu dekat kami akan memanggil dinas terkait, seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja, Jasa Raharja hingga BP2T untuk melihat izinnya," katanya.<br /><br />Ia mengakui, saat ini banyak menerima keluhan tentang ketenagakerjaan, seperti masih diberikan upah tidak layak, karyawan tidak diikutsertakannya pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).<br /><br />Sebelumnya, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Kusyadhi menyatakan, sekitar 60 perusahaan yang beroperasi di kota itu tidak mengikutkan atau menyertakan karyawannya pada Jamsostek.<br /><br />"Sebagian besar perusahaan yang tidak menyertakan karyawannya pada Jamsostek bergerak di bidang jasa dan perdagangan," katanya.<br /><br />Padahal menurut dia, kedua perusahaan itu, yakni bidang jasa dan perdagangan termasuk perusahaan andalan di Kota Pontianak.<br /><br />Menurut Kusyadhi, pihaknya telah melayangkan surat teguran terhadap 60 perusahaan itu agar segera menyertakan karyawannya pada Jamsostek demi memenuhi hak-hak para karyawan.<br /><br />Sebenarnya menurut dia, tidak ada ruginya pihak perusahaan untuk menyertakan karyawan pada Jamsostek, karena iuran per bulannya juga dipotong pada gaji karyawan.<br /><br />"Malah pihak perusahaan untung karena tidak perlu mengeluarkan biaya apabila ada karyawan mengalami musibah di saat melaksanakan kerja," kata Kusyadhi.<br /><br />Disnakertrans Kota Pontianak mengancam akan memberikan sanksi pidana pada perusahaan yang bandel dengan tidak menyertakan karyawannya pada Jamsostek. <strong>(phs/Ant)</strong></p>