Diangggap Melecehkan Anggota DPRD, DPRD Melawi Gunakan Hak Interplasi Pada Pj Bupati

oleh

DPRD Melawi akan menggunakan hak interplasi kepada Pj. Bupati Melawi Hatta. Demikian hasil rapat internal yang dihadiri 18 anggota DPRD Melawi, Senin (21/9). <p style="text-align: justify;">Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, membahas sejumlah persoalan yang terkait dengan Pj Bupati, Hatta, termasuk pernyataan Hatta di acara ulang tahun GKII di Poring yang di dengar enam anggota DPRD yang juga menghadiri undangan dan mendengar langsung pernyataan.<br /><br /> “Ada tiga poin yang diusulkan kawan-kawan DPRD, dan itu kita akomodir semua. Diantaranya untuk menggunakan hak interpelasi pada Pj Bupati dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan Pj nantinya,” kata Ketua DPRD, Abang Tajudin.<br /><br />Tajudin juga menerangkan, bahwa DPRD juga menyurati gubernur Kalbar, Menteri Dalam Negeri hingga Komisi II DPRD RI soal kebijakan dan pernyataan Pj Bupati Melawi.<br /><br />“Jadi dalam interpelasi nanti, bukan cuma karena penjabat bupati ini mengucapkan kata-kata yang dianggap merendahkan DPRD, tapi juga berbagai persoalan seperti kebijakan-kebijakan tertentu dan persoalan APBDP yang prosesnya sangat lama padahal proses evaluasi di gubernur sudah selesai dilakukan,” jelasnya.<br /><br />Dalam rapat tersebut Kimroni, salah satu dari enam anggota DPRD yang ikut mendengar langsung ucapan Hatta di Desa Poring mengungkapkan pernyataan yang bernada melecehkan bahkan mengancam disampaikan Penjabat Bupati di pertemuan tersebut.<br /><br />“Dalam sambutannya pada HUT GKII Tiranus Poring Ke-46 di Desa Poring, 17 September lalu, Pj Bupati mengeluarkan sejumlah pernyataan-pernyataan kontroversial yang mengarah pada pelecehan lembaga DPRD dan Anggota DPRD Melawi,” ujar Kimroni <br /><br />Kimroni pun menilai pernyataan Pj Bupati ini sudah sangat kelewatan. Padahal sebagai kepala daerah, mestinya Pj bisa menjaga sinergisitas eksekutif dan legislatif serta menjadi situasi kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada Melawi. <br /><br />Sambil mencontohkan gaya bicara Pj Bupati dan juga memutar rekaman pidato Pj Bupati di DPRD, Kimroni menegaskan fraksinya juga akan mengusulkan hak interpelasi dan memanggil Pj Bupati.<br /><br />Usulan penggunaan hak interpelasi juga disampaikan langsung oleh Fraksi PAN DPRD Melawi. Sekretaris Fraksi, Joni Yusman mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan PAN mengusulkan hak interpelasi karena dalam beberapa kebijakan Pj Bupati sudah membuat berbagai gejolak yang luar biasa di dalam pemerintahan.<br /><br />“Seperti soal pemberhentian direktur PDAM, seharusnya bila mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah disebutkan bila akan memberhentikan direksi, harusnya mendengarkan pertimbangan DPRD,” katanya.<br /><br />Joni juga mengungkapkan persoalan lainnya tentang adanya informasi mutasi pegawai oleh Pj Bupati. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008, Pj bupati dilarang melakukan mutasi pegawai serta melakukan kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan penjabat sebelumnya.<br /><br />“Belum lagi soal informasi APBD Perubahan yang katanya juga diulur-ulur Pj Bupati membuat kami mengusulkan untuk mengajukan hak interpelasi,” tegasnya.<br /><br />Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Melawi, Hamri Hum, pun sepakat dengan keinginan sejumlah anggota DPRD agar bisa menggunakan hak interpelasi terhadap berbagai kebijakan dan pernyataan Hatta sebagai Penjabat Bupati Melawi.<br /><br />“Lebih baik untuk menyelesaikan persoalan ini, kita memanggil Pj Bupati untuk menjelaskan dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut,” usulnya. (KN)</p>