Diddy: RTRW Dasar Kebijakan Pembangunan di Kaltim

SAMARINDA, KN – Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, mengatakan penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2022-2042. Untuk memberikan gambaran kepada DPRD Kaltim baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis yang menjadi latar belakang penyusunan Ranperda.

“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD atas perhatian dan kesediaannya untuk segera membahas Ranperda yang merupakan Ranperda prioritas untuk diselesaikan sesegera mungkin. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dan dukungan yang positif dari pimpinan dan anggota legislatif,” kata Diddy Rusdiansyah Anan Dani mewakili Gubernur Kaltim dalam penyampaian nota penjelasan Ranperda tentang RTRW Kaltim 2022-2042, pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Kaltim masa sidang 2022, yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Kamis (1/9/2022).

Peninjauan kembali RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, lanjut Diddy perlu dilakukan dengan pertimbangan antara lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan skala nasional, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR) dapat dilakukan satu kali dalam setiap periode lima tahunan, dan peninjauan kembali dilakukan pada tahun kelima sejak Rencana Tata Ruang diundangkan, sehingga direkomendasikan RTRW Provinsi Kaltim 2016-2036 perlu dilakukan perubahan dan dicabut,” paparnya.

Ditambahkan, tindak lanjut arahan Presiden atas rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kaltim, maka RTRW Provinsi Kaltim 2016-2036 yang secara normatif akan direvisi pada tahun 2021, dipercepat pelaksanaanya pada tahun 2022 dengan bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan penyusunan RTRW kembali setelah dilakukan identifikasi kesesuaian dan kebutuhan pembangunan, yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Namun demikian Revisi RTRW bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang terjadi,” tegas Diddy.

Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, lanjut Diddy, maka Pemprov Kaltim harus mempersiapkan perencanaan dimulai dari revisi RTRW.

“Karena Revisi RTRW ini akan menjadi dasar kebijakan pembangunan berbagai sektor serta dalam rangka perlindungan investasi dan pelayanan perizinan yang akan bermuara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Kaltim,” ujar Diddy.

Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Kaltim masa sidang 2022, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan dihadiri sekretaris, wakil ketua dan anggota DPRD Kaltim dengan agenda pengesahan agenda kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa sidang III tahun 2022, penyampaian laporan kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa sidang II tahun 2022, serta penutupan masa sidang II tahun 2022 dan pembukaan masa sidang III tahun 2022. Penyampaian nota penjelasan Raperda tentang RTRW Kaltim tahun 2022-2042. Penyerahan dokumen Ranperda tentang rencana RTRW Kalimantan Timur tahun 2022-2042.(mar/her/yans/adpimpprovkaltim)