Dinas Pendidikan Kubu Raya Panggil Sekolah Bandel

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya menyatakan sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa sekolah yang bandel karena melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012. <p style="text-align: justify;"><br />"Dari informasi yang ada di media dan berdasarkan laporan dari beberapa pihak, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan dalam PSB," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Rabu.<br /><br />Menurutnya dari pemanggilan tersebut, Dinas Pendidikan Kubu Raya meminta penjelasan dari sekolah yang bersangkutan. Hasilnya, memang ada sekolah yang melakukan pungutan, khususnya pada pengambilan formulir pendaftaran.<br /><br />Pada pemanggilan tersebut Dinas Pendidikan Kubu Raya juga sudah memberikan peringatan kepada sekolah terkait. Hal tersebut dilakukan agar ke depan tidak ada lagi orang tua yang protes karena merasa diberatkan atas biaya pendaftaran.<br /><br />"Pada intinya kita tidak melarang sekolah untuk melakukan pungutan terhadap siswa, namun itu baru bisa dilakukan setelah siswa diterima, bukan pada saat pendaftaran. Pungutan itu juga bisa dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa," katanya.<br /><br />Menurut Frans, pungutan yang boleh dilakukan oleh sekolah setelah siswa diterima memang tidak bisa dihindarkan. "Asalkan disetujui oleh komite dan orang tua, itu memang boleh dilakukan," katanya.<br /><br />Yang jelas pungutan tersebut dilakukan secara transparan, bukan bersifat wajib dan sifatnya sukarela. Pungutan tersebut juga bisa dilakukan untuk kepentingan peningkatan sarana pendidikan seperti pembangunan pagar, jalan di lingkungan sekolah, atau perbaikan bangunan dan penambahan lokal kelas baru.<br /><br />"Untuk biaya pembangunan tersebut memang dibutuhkan kerja sama dari orang tua siswa, makanya pungutan bisa dilakukan oleh pihak sekolah namun bentuknya sukarela dan bukan wajib," kata Frans.<br /><br />Lanjutnya, pemerintah memang sudah menganggarkan biaya pembangunan untuk fisik sekolah, namun jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah, tentu dananya akan terbatas dan pembangunan yang dilakukan juga akan lama.<br /><br />Kalau sudah begitu, tambahnya, tentu proses belajar di sekolah juga akan terhambat.<br /><br />Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Iskandar menambahkan, mengenai pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Kecamatan Sungai Ambawang diakuinya itu memang terjadi.<br /><br />"Kita sudah memanggil kepala sekolahnya, dan pungutan tersebut adalah biaya daftar ulang untuk kenaikan kelas siswa. Itu memang diperbolehkan, namun harus kita akui, mekanisme pungutan yang dilakukan pihak sekolah yang salah," katanya.<br /><br />Dijelaskan Iskandar, seharusnya pungutan tersebut dikoordinir oleh Komite Sekolah dan disepakati oleh orang tua siswa.<br /><br />Namun, kenyataannya sekolah yang mengkoordinir. Selain itu kesalahan lainnya adalah Kepala Sekolah ikut menandatangani surat kesepakatan penarikan biaya daftar ulang.<br /><br />"Jelas itu salah, makanya kita meminta pihak sekolah untuk memperbaiki mekanisme itu agar tidak ada pihak khususnya orang tua siswa yang merasa keberatan," kata Iskandar.<strong> (phs/Ant)</strong></p>