Dinas Tenaga Kerja Diminta Lebih Fokus

oleh

Roda pemerintahan sesuai dengan SOPD baru sudah mulai berjalan sejak dilakukan pelantikan pejabaat eselon beberaapa minggu lalu, artinya sudah dilengkapi dengan penempatan pegawai dan pejabat strukturalnya. Dari sejumlah SOPD yang baru tersebut, Bidang Tenaga Kerja yang sebelumnya bergabung di Dinas Sosial, kini sudah menjadi Dinas Tenaga Kerja. Dengan begitu, tentu instansi tersebut memiliki peran lebih luas lagi dalam menangani masalah ketenagakerjaan yang ada di wilayah Kabupaten Melawi ini. <p style="text-align: justify;">“Kita berharap Dinas Tenaga Kerja ini lebih focus lagi dalam menangani persoalan tenaga kerja, mulai dari informasi lapangan kerja hingga hak dan kesejehteraan para tenaga kerja,” ungkap seorang pemuda Melawi, Abang Baharudin, belum lama ini.<br /><br />Lebih lanjut,pria yang juga seorang pengurus DPC Partai Gerindra Melawi itu mengatakan, yang paling penting lagi adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja mengawasi penerapan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah disusun oleh Dewan Pengupahan yang ada di Kabupaten Melawi. “Pastikan semua pengusaha dan perusahaan yang ada di Melawi dalam memberikan upah sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan tersebut,” ujarnya.<br /><br />Menurutnya, bagaimanapun upah sesuai dengan UMK ini merupakan hak dari setiap tenaga kerja yang harus mereka terima setiap bulannya. Bahkan soal pengupahan ini sudah diatur didalam Undang-Undang ketenagakerjaan. “Makanya pengawasan dan evaluasi dalam pemberian upah ini harus menjadi perhatian prioritas bagi dinas terkait,” ucapnya.<br /><br />Dikatakan dia, kalau berbicara upah ini, tak hanya menyangkut soal hak dan kewajiban. Namun pemberian upah yang sesuai juga akan mendorong peningkatan kinerja para pekerja itu sendiri, terlebih lagi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. “Artinya hal ini juga berdampak kepada perusahaan tempat para tenaga kerja atau buruh bekerja,” ucapnya.<br /><br />Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Melawi, Paulus mengatakan, dengan sudah menjadi dinas, memang penanganan keternagakerjaan di Melawi akan lebih focus lagi kedepannya. “Hanya saja soal pengawasan UMK, itu kewenangan provinsi. Bahkan tenaga yang khusus pengawasan UMK juga sudah ditarik ke provinsi,”  ucapnya.<br /><br />Dikatakan dia, untuk pengawasan UMK tersebut memang ada tenaga khusus yang memang sudah memiliki sertifikat, tidak bisa sembarang orang. Sementara di Melawi tidak ada tenaga khusus tersebut, yang ada hanya di provinsi. (KN)</p>