Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mengajukan empat kabupaten sebagai penerima program keluarga harapan. <p style="text-align: justify;">"Usulan sudah lama kami sampaikan, dan ada beberapa kabupaten yang sudah mengajukan proposal hanya saja belum ada kepastian dari Kementerian Sosial mengenai hal itu," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Junaidi di Pontianak, Senin.<br /><br />Empat kabupaten itu, kata dia, antara lain Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang.<br /><br />"Sebelumnya untuk Kalbar baru dua kabupaten/kota yang menerima PKH yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Landak," jelas Junaidi.<br /><br />Mantan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar itu mengatakan, dengan adanya program tersebut sangat membantu keluarga yang tidak mampu.<br /><br />"Dalam penerimaannya sendiri, yang menerima itu harus memenuhi persyaratan," jelas Junaidi.<br /><br />Selain itu, keberhasilan program juga didukung dari peran pendamping yang selalu melakukan verifikasi ulang penerima PKH.<br /><br />"Melakukan pengecekan apakah yang menerima bersekolah atau tidak. Karena, kalau penerima tidak memenuhi 80 persen kehadiran sekolah maka tahun depan penerima akan digantikan oleh orang lain yang lebih berhak," tegas Junaidi.<br /><br />Hanya saja, program PKH tersebut tidak dapat mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<br /><br />"Itu tidak secara langsung mempengaruhi IPM, tetapi nanti dalam jangka panjang," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) 2011 dialokasikan untuk dua kabupaten/kota. Kabupaten Landak mendapatkan alokasi sebanyak 8.879 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan Kota Pontianak sebanyak 2.023 RTSM.<br /><br />Program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini memasuki tahun kedua penyelenggaraan, dan diluncurkan Juni 2010 lalu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
