Dinsosnaker Banjarbaru Awasi Pembayaran UMP 2012

oleh
oleh

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akan mengawasi pembayaran upah minimum provinsi (UMP) 2011 yang harus dibayar perusahaan kepada setiap pekerjanya. <p style="text-align: justify;">"Kami akan mengawasi pembayaran UMP perusahaan kepada pekerjanya untuk mengetahui apakah sesuai atau tidak dengan besaran yang ditetapkan," ujar Kadinsos Naker Banjarbaru Syachrial Aswan Noor, di Banjarbaru, Selasa.<br /><br />Menurut dia, pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke perusahaan dan menanyakan pembayaran upah baik kepada manajemen perusahaan maupun pekerja sehingga diketahui kondisi sebenarnya.<br /><br />"Pengawasan terhadap 400 lebih perusahaan tidak dilakukan berkala atau terjadwal tetapi bisa sewaktu-waktu staf bidang pengawasan turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan UMP Kalsel 2012, Kamis (24/11) kepada sejumlah pihak terkait seperti perusahaan, organisasi pekerja SPSI, Apindo, hingga unsur pemerintah.<br /><br />Disebutkan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0548/KUM/2011 tentang Penetapan UMP Kalsel 2012 ditetapkan besarannya Rp1.225.000 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.<br /><br />"Sesuai SK tersebut maka setiap perusahaan baik skala besar maupun kecil wajib memenuhi pembayaran upah bagi pekerjanya dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah," ujar dia.<br /><br />Dikatakan, apabila perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai keputusan pemerintah itu maka harus ada penjelasan mengenai penyebabnya sehingga tidak menimbulkan keluhan dan keresahan di kalangan pekerja.<br /><br />Ditekankan, setiap perusahaan harus terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga apabila mereka tidak mampu membayar upah sesuai standar maka kondisinya bisa dimaklumi semua pihak.<br /><br />"Perusahaan harus terbuka, terutama bagi yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan keluhan maupun keresahan kalangan pekerja," kata dia.<br /><br />Ditambahkan, sepanjang 2011 tidak ada keluhan maupun laporan pekerja yang mengadukan perusahaannya karena membayar upah dibawah ketentuan yang ditetapkan Pemprov Kalsel.<br /><br />"Kami tidak pernah menerima keluhan maupun laporan pekerja yang upahnya dibayar dibawah standar sehingga bisa dikatakan pembayaran UMP perusahaan kepeda pekerjanya tidak ada masalah," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>