Dinsosnakertrans Kotawaringin Timur Pastikan Tidak Ada Perbudakan

oleh

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan hingga saat ini tidak ada kasus perbudakan terhadap para pekerja di daerah setempat. <p style="text-align: justify;">"Masalah terjadi di daerah lain tentang perbudakan, semoga tidak terjadi di tempat ini. Sampai saat ini semua berjalan dengan baik," kata Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kotawaringin Timur, Fadlian Noor di Sampit, Rabu.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan Fadlian menanggapi terungkapnya fakta memilukan tentang perbudakan di sebuah pabrik pembuatan kuali di Tangerang, Banten beberapa hari lalu.<br /><br />Menurut dia, suatu hal wajar jika masalah ini menjadi perhatian dan kekhawatiran semua pihak, termasuk masyarakat di daerah ini. Namun dia meyakinkan tindakan keji tersebut belum ada ditemukan di Kotawaringin Timur.<br /><br />Dinsosnakertrans mengaku tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk memperlakukan karyawan sebagai mitra kerja yang harus dihargai. Keberadaan karyawan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan sehingga harus ada hubungan yang baik antara manajemen perusahaan dengan karyawan.<br /><br /> Pengawasan dan pengendalian tetap dilaksanakan dengan cara mengedapankan atau meningkatkan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, dimana tenaga kerja juga adalah mitra kerja pengusaha dan bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Ya istilahnya bagaimana memanusiakan manusia, artinya mereka mempunyai perasaan, harga diri dan martabat yang harus dihargai, mereka bukan robot,  tegas Fadlian.<br /><br />Untuk diketahui, saat ini industri besar di Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh sektor perkebunan kelapa sawit, disusul pertambangan dan kehutanan. Potensi ini membuat puluhan bahkan ratusan ribu tenaga kerja baru tercatat di Kotawaringin Timur tiap tahunnya, khususnya berasal dari luar daerah yang mencoba mencari peruntungan di daerah ini.<br /><br />Meski aktivitas perindustrian terus tumbuh, Dinsosnakertrans mengingatkan agar perusahaan tetap menjalankan aturan yang telah dibuat pemerintah. Hak-hak karyawan harus dipenuhi sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal pemberlakuan jam kerja yang harus mengacu pada aturan yang berlaku.<br /><br /> Maka jam kerja mereka tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Jadi jam kerja, biasanya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan atau dalam KKB (kesepakatan kerja bersama). Artinya masing-masing pihak harus menaati yang telah disepakati, khususnya di PBS (perkebunan besar swasta) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,  sambungnya.<br /><br />Disinggung soal penerapan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) tahun 2013, Fadlian menegaskan bahwa hingga saat ini berjalan dengan baik. Pihaknya terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan kebijakan itu dijalankan oleh tiap perusahaan.<br /><br />Seperti diketahui, UMK dan UMSK 2013 Kabupaten Kotawaringin naik sebesar Rp221.840 atau 16 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut berdasarkan pertimbangan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara garis besar terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah. UMK Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp1.386.500 per bulan. Dengan adanya kenaikan sebesar Rp221.840 atau 16 persen maka UMK tahun 2013 ini menjadi sebesar Rp1.608.340 per bulan.<br /><br />Untuk UMSK sektor pertanian, peternakan, kehutanan, berburuan dan perikanan, hutan tanaman industri (HTI), penebangan kayu dan sektor industri pengolahan dari Rp1.456.000 naik sebesar Rp232.960 atau menjadi Rp1.688.960. Untuk sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian dari Rp1.525.000 naik sebesar Rp244.000 atau menjadi Rp1.769.000.<br /><br />Begitu juga dengan sektor jasa dan sektor listrik, gas dan air dari Rp1.456.000 naik sebesar Rp232.960 atau menjadi Rp1.688.960.<br /><br />Kenaikan juga terjadi pada umpah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebesar Rp225.668 atau 17 persen, yakni dari Rp1.327.459 dan pada 2013 naik menjadi Rp1.553.127 per bulan. <strong>(das/ant)</strong></p>