Disayangkan Penjualan Apron Bandara Syamsudin Noor

oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Sina menyayangkan penjualan apron Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. <p style="text-align: justify;">"Karena penjualan apron yang merupakan aset Pemprov Kalsel sama dengan menghilangkan potensi pendapatan daerah," ujar politisi muda Partai Keadilan Sejahtera itu di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Sebab menurut anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel itu, dengan terjualnya apron tersebut, Pemprov akan kehilangan pendapatan Rp1,4 miliar/tahun.<br /><br />"Apalagi rencana penjualan aset yang menggunakan lahan seluas 16 hektare (ha) itu hanya dihargai sama dengan harga lahan yang dibebaskan PT Angkasa Pura dalam rangka pengembangan terminal penumpang," ujarny.<br /><br />"Masak lahan apron seluas itu dihargai sama dengan lahan warga yang dibebaskan, yang berarti nilai keseluruhan hanya sekitar Rp40 miliar," tambah anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.<br /><br />Ia menyarankan, sebaiknya aset tersebut dinilai sebagai penyertaan modal, sehingga potensi pendapatan daerah masih tetap ada, sekaligus menjamin hak milik Pemprov Kalsel.<br /><br />"Karena Bandara Syamsudin Noor (27 km utara Banjarmasin) yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarbaru itu sangat strategis, mengingat juga berfungsi sebagai embarkasi haji," tuturnya.<br /><br />Menurut dia, saran atau pemikirannya tersebut bukan berarti menghalangi rencana pengembangan bandara, termasuk penjualan apron asalkan sesuai prosedur yang berlaku.<br /><br />"Rencana penjualan apron Bandara Syamsuddin Noor harus melalui persetujuan dewan, karena terkait dengan penghapusan aset milik Pemprov Kalsel," ujar mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD tingkat provinsi itu.<br /><br />"Kita tidak tahu, apakah sudah ada permintaan penghapusan aset bandara tersebut kepada dewan. Nanti akan kita tanya ke Komisi I," demikian Ibnu Sina. <strong>(das/ant)</strong></p>