Disbun Sekadau Janji Akan Cabut Ijin Perusahaan Yang Terlantarkan Lahan

oleh

Masih didapatinya lahan HGU yang di telantarkan menimbulkan kegerahan Dishubun Kabupaten Sekadau. Bahkan tak jarang pula lahan yang di tingalkan tersebut saat di garap oleh masyarakat malah menjadi sengketa dengan perusahaan pemegang HGU. <p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut Kadis kehutanan dan Perkebunan Sekadau H. Drs.Muhammad Isa M.Si menegaskan tidak ragu-ragu untuk mencabut ijin oprasional perusahaan yang menyia-yiakan lahan yang masuk dalam tanggung jawab mereka (perusahaan).<br /><br />“Tak hanya mengecewakan karena lahan tidak digarap, tetapi juga menyalahi aturan karena membiarkan lahan terlantar,” kata Isa.<br /><br />Dikatakan Isa, di propinsi Kalimantan Barat tercatat ada 39 perusahaan yang diajukan untuk dicabut ijin operasinya karena telah menelantarkan lahan. Dari jumlah tersebut dua diantaranya adalah perusahaan yang berinvestasi di Sekadau.<br /><br />“Di kecamatan Belitang hulu, banyak,”tukasnya singkat tanpa menyebutkan nama perusahaan.<br /><br />Pada awal masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit ke Sekadau pada tahun 90-an, masyarakat menyambutnya dengan antusias karena membuka lapangan kerja baru dan yang paling didambakan adalah dibangunnya jalan yang akan membuka isolasi masyarakat di pedalaman.<br /><br />Iming-iming itulah yang seolah menghipnotis warga untuk tanpa berpikir panjang menyerahkan sebagian bahkan seluruh lahan yang sudah diwarisi secara turun temurun. Bahkan tak sedikit dari lahan tersebut yang sudah bersertifikat.<br /><br />“Ditemukan spot-spot yang terbiarkan kosong yang berada di wilayah peta perusahaan. Ini menjadi perhatian kita bersama supaya yang bersangkutan tidak menyia-nyiakan lahan yang ada,” papar Isa.<br /><br />Sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban lahan terlantar, obyek yang menjadi penertiban meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan.<br /><br />“Bisa saja lahan-lahan itu ditertibkan oleh instansi yang berwenang atau dicabut ijinnya. Namun lebih baik diusahakan dahulu agar lahan tersebut tidak dibiarkan dan segera dimanfaatkan demi keuntungan petani dan juga perusahaan itu sendiri,” pungkasnya.<strong>(phs)</strong></p>