Disdik Sikapi Moratorium PNS Dengan Pemerataan Guru

Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan melakukan pemerataan tenaga pengajar di setiap kabupaten/kota kata Kepala Dinas Pendidikan setempat, Alexius Akim. <p style="text-align: justify;">"Dengan adanya moratorium PNS tersebut tentu akan berdampak pada penghentian penerimaan guru. Namun saya rasa itu tidak ada masalah, karena kita akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemerataan tenaga pengajar di setiap daerah," kata Akim di Sungai Ambawang, Senin.<br /><br />Menurutnya, moratorium PNS tersebut sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi negatifnya saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif positif.<br /><br />Dia mengatakan dengan adanya moratorium PNS tersebut maka pemerintah akan lebih mudah mengontrol kinerja pegawai dan melakukan penghematan anggaran daerah.<br /><br />"Kita berharap tenaga pengajar bisa meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena dengan moratorium tersebut tentu tugas guru akan lebih besar. Kalbar memang masih kekurangan tenaga pengajar, dengan moratorium tersebut tentu beban guru dalam mengajar akan semakin besar," katanya.<br /><br />Lebih jauh dia mengatakan, jika melihat jumlah tenaga pendidik di Kalbar sebanyak 78ribu lebih dengan rasio antara guru dan jumlah siswa antara satu berbanding 17 dan satu berbanding 22.<br /><br />Artinya jumlah guru yang ada di Kalbar masih sangat memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah.<br /><br />Hanya saja permasalahannya sekarang penyebaran tenaga pengajar yang belum merata. Ini menjadi tantangan yang harus di jawab oleh pemerintah daerah.<br /><br />"Makanya kita akan melakukan pemerataan tenaga pengajar, karena selama ini jumlah guru di daerah perkotaan atau ibu kota kecamatan lebih besar dan menumpuk dari pada jumlah guru di daerah terpencil," tuturnya.<br /><br />Dia juga mengatakan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Kalbar saat ini yang sebenarnya adalah, dari 78ribu jumlah tenaga pengajar tersebut baru 28 ribu yang sudah memenuhi kualifikasi guru.<br /><br />"Artinya, jelas harus ada penambahan kuota sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran dari guru itu sendiri, karena dengan semakin beratnya beban mengajar guru, tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>