Disdik Tunggu Instruksi Pemprov Verifikasi Ijazah Guru

oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap ijazah para guru yang bertugas di kabupaten tersebut, guna menghindari adanya pemakaian ijazah palsu. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru H Eko Suryadi Wididi Syahdan MM, Rabu mengatakan, secara umum pihaknya telah melakukan verifikasi ijazah para guru pada kegiatan tertentu.<br /><br />"Namun untuk verifikasi khusus ijazah guru, kami masih menunggu itruksi jika diperlukan," jelas Eko.<br /><br />Sejauh ini, ujar Kepala Dinas, pihaknya belum menemukan adanya indikasi pemakaian ijazah palsu.<br /><br />Setiap ada kegiatan terkait kepegawaian, pihak dinas pendidikan selalu meminta lampiran foto copy ijazah.<br /><br />Secara tidak langsung, ujarnya, hal tersebut sekaligus mencegah agar tidak terjadi pemalsuan berkas-berkas yang dianggap penting.<br /><br />Namun tidak salahnya, suatu saat perlu dilakukan verifikasi khusus ijazah, untuk mengantisipasi terjadinya pemakaian ijazah palsu.<br /><br />Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Banten merekomendasikan kepada pihak sekolah untuk memberikan sanksi pemecatan kepada enam guru yang diduga menggunakan ijazah palsu Universitas Negeri Jakarta (UNJ).<br /><br />"Berdasarkan keterangan keenam guru tersebut memang menggunakan ijazah palsu dalam proses pemberkasan sertifikasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya di Serang, Kamis (20/9).<br /><br />Menurut dia rekomendasi sanksi pemecatan tersebut diputuskan setelah pihak Dinas Pendidikan Banten meminta keterangan kepada enam guru yang diwakilkan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat.<br /><br />Secara kelembagaan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten memberikan tiga rekomendasi. Selain pemecetan oleh pihak sekolah tempat mengajar, rekomendasi lain yakni didiskualifikasi dari proses sertifikasi guru.<br /><br />"Kami juga meminta kepada UNJ untuk menindaklanjuti kasus ijazah palsu tersebut ke ranah hukum," kata Hudaya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>