Disdukcapil Sosialisasi E-KTP Ke Kelurahan

oleh
oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan melakukan sosialisasi program KTP Elektronik atau E-KTP hingga ke kelurahan-kelurahan se-Balikpapan, 1-27 Maret 2012. <p style="text-align: justify;">"Kami lakukan dengan berceramah, presentasi, di depan tokoh masyarakat setempat, para pengurus RT, hingga LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)," kata Pranti Firdausi, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Disdukcapil Balikpapan, Jumat.<br /><br />Dalam satu hari tim akan bersosialisasi di satu kelurahan. Tim terdiri dari narasumber Disdukcapil dan petugas kelurahan.<br /><br />Kelurahan yang jauh dari pusat kota seperti Karang Joang di Balikpapan Utara atau Teritip di Balikpapan Timur akan mendapat jatah sosialisasi siang hari.<br /><br />Di kelurahan yang dekat pusat kota seperti Gunung Sari Ilir atau Muara Rapak mendapat jatah sosialisasi malam hari.<br /><br />Menurut Pranti, selain melakukan sosialisasi, Disdukcapil juga akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator pengambilan sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan foto warga. Untuk tiap kelurahan minimal terdapat 4 petugas.<br /><br />"Mereka disebut operator perekam, dua orang dari kecamatan dan dua orang lagi dari Disdukcapil," kata Pranti.<br /><br />Namun demikian, lanjut Pranti, pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat tergantung kepada kesiapan alat-alat pembuatan KTP elektronik itu sendiri yang hingga saat ini masih ditunggu kedatangannya oleh Disdukcapil.<br /><br />"Karena alatnya belum ada, ya bimteknya belum bisa dilaksanakan," katanya.<br /><br />Balikpapan adalah daerah terakhir yang mengkomodasi sistem kependudukan KTP Elektronik yang berlaku nasional tersebut.<br /><br />Pemkot terus menunda mengadopsi sistem pencatatan kependudukan ini karena dianggap bisa memicu ledakan penduduk pendatang di Kota Minyak, yang selama ini dikontrol ketat melalui sistem pemberian KTP beralamat Balikpapan.<br /><br />Dengan E-KTP, seseorang bebas berdomisili di mana saja di negara Republik Indonesia tanpa harus mengurus KTP baru, cukup melaporkan keberadaannya kepada petugas setempat seperti RT-RW.<br /><br />"Setiap bulan tidak kurang 2.000 pendatang baru masuk Balikpapan. Bila tidak dikontrol mereka akan menimbulkan masalah," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam banyak kesempatan.<br /><br />Cara pemerintah kota mengontrol salah satunya lewat mekanisme uang jaminan dan pemberian KTP tersebut. Setiap pendatang, terutama yang belum bekerja dan bertujuan mencari pekerjaan di Balikpapan, wajib menyetor sejumlah uang jaminan senilai lebih kurang sama dengan ongkos pulang yang bersangkutan kembali ke daerah asalnya.<br /><br />"Bila tidak dapat pekerjaan dalam tiga bulan, maka si pendatang akan dipulangkan kembali ke daerah asalnya dengan ongkos dari uang jaminan tadi," kata Yahya, Ketua RT 100 Taman Bukit Sari, Batu Ampar, Balikpapan Utara.<strong> (das/ant)</strong></p>