Dishubkominfo Melawi Tak Tercapai Target PAD

oleh

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dii Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Melawi tahun 2016 ini tidak tercapai. Selain karena ada salah satu target retribusi yang terkendala Perda, juga kemungkinan dikarenakan target Pad yang terlalu besar. <p style="text-align: justify;">“Kita ditargetkan sebanyak Rp. 5.56.000.000. Sementara dari target tersebut, target retribusi tower telekomunikasi sebanyak Rp. 300.000.000, tidak bisa dilaksanakan. Karenaa tahun ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) dan Perdanya baru direvisi dan dibahas tahun ini yang kemungkinan tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan,” kata Kepala Dishubkominfo Melawi, Effi Sutiono, saat ditemui di ruangan kerjanya, Jum’at (23/12).<br />Dari target PAD tersebutm lanjut Effi, yang tercapai hanya sebanyak Rp. 1.30.051.000, yang mana realisasi tersebut terdiri dari berbagai item retribusi. Seperti terminal, parkir, kemudian pengujian kendaraan bermotor yng disebut KIR dan pelabuhan atau SDF. <br /> <br />“Item retribusinya terdiri dari yakni Terminal dari target sebanyak Rp. 75.000.000, capainya Rp. 52.136.000. Kemudian parkir target Rp. 60.000.000,  realisasi Rp. 27.000.890. selanjutnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dari target Rp. 70.000.000 capaian Rp. 25.064.000. Terus, retribusi pelabuhan target Rp. 45.000.00,  capaian Rp. 24.385.000 kemudian izin trayek target Rp. 5.000.000 capaian kosong. Modifikasi kendaraan bermotor target Rp. 1.000.000, realisasi tidak ada,” terangnya. <br /><br />Tidak tercapainya target tersebut, lanjut Effi, bukan karena banyaknya kendala, dan penarikan retribusi yang dilakukan sudah sesuai aturan. <br /><br />“Namun memang targetnya terlalu besar. Untuk kendala tidak hanya, paling hanya pada retribusi tower saja, yang memang belum keluar Perdanya,” ucapnya. <br /><br />Terhadap retribusi-retribusi tersebut kemungkinan, tambahh Effi, juga aada perubahan di tahun depan. Karena adanya peralihan SOPD yang mana ada yang dilebur dan adapula yang ditarik ke Provinsi. “Seperti retribusi tower telekomunikasi tahun depan otomatis sudah kembali ke secretariat, jadi tidak lagi di kami,” pungkasnya. (KN)</p>