Disparitas CPR Jadi Kendala Program KB Kalteng

Disparitas Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau persen cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif dibanding pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, disebut menjadi kendala program Kependudukan dan KB secara nasional. <p style="text-align: justify;">"Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam program Kependudukan dan KB adalah disparitas CPR antarprovinsi, dimana masih ada 19 provinsi yang CPR=nya di bawah rata-rata nasional," kata Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN Pusat Wendy Hartanto di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Menurutnya, disparitas CPR juga terjadi antar wilayah desa-kota, yaitu di perdesaan sebesar 60,6 persen dan di perkotaan sebesar 62,5 persen antara tingkat kesejahteraan, kaya sebesar 63,5 persen dan miskin sebesar 53 persen.<br /><br />Sedangkan disparitas terhadap kebutuhan pemakaian alokon yang tidak terpenuhi atau disebut dengan unmeetneed, yaitu sebesar 9,1 persen. Sehingga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus mampu mengupayakan terobosan yang strategis.<br /><br />Untuk mengantisipasi permasalahn pokok tersebut, BKKBN akan lebih fokus kepada beberapa upaya strategis melalui peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, penguatan advokasi dan KIE.<br /><br />Selain itu, penguatan kelembagaan dan ketenagaan yang merupakan upaya mendasar dalam meningkatkan jumlah akseptor KB serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga adalah upaya meningkatkan dan mempertahankan jumlah akseptor KB serta kemandirian ber-KB.<br /><br />"Dalam pemberdayaan keluarga akan dilakukan penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai prasyarat penyiapan anak usia dini yang berkualitas, sehingga BKB menjadi bagian Program Nasional PAUD Holistik terintegrasi," jelasnya.<br /><br />Wendy mengatakan, untuk memulai penajaman operasional program Kependudukan dan KB di lapangan, dia mengajak semua masyarakat tetap memantapkan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan penduduk kepndudukan.<br /><br />Dalam upaya mencapai sasaran MDGs, terutama menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Dihimbau agar Pemerintah Provinsi memfasilitasi kabupaten/Kota dalam meningkatkan kebijakan penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI).<br /><br />Kemudian mengingat pembangunan kependudukan dan KB tetap menjadi urgent dan penting bagi pembangunan SDM dan pemberdayaan keluarga, sebabnya dia mengajak SKPD Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali program Bina Keluarga.<br /><br />"BKKBN mempunyai tugas dan fungsi menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk. Kami minta agar kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga perguruan tinggi, khususnya yang mempunyai pusat studi kependudukan lebih ditingkatkan," ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>