Dispenda Pontianak Gencar Sosialisasi Pajak BPHTB

oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, saat ini mulai gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. <p style="text-align: justify;">"Kami saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi pajak BPHTB melalui TVRI dan RRI serta media cetak dan online," kata Kepala Dispenda Kota Pontianak Rudi Enggano Kenang, di Pontianak, Rabu (23/03/2011).<br /><br />Ia mengatakan, gencarnya sosialisasi pajak BPHTB karena banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau pajak tersebut kini dikelola oleh Dispenda yang sebelumnya oleh Kantor Pajak Pratama.<br /><br />"Dahulu wajib pajak BPHTB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekarang sesuai lokasi tanah dan bangunan yang akan dilakukan transaksi jual-beli sehingga pajak BPHTB-nya akan bervariasi dan tidak bisa dimanipulasi," ujarnya.<br /><br />Rudi menjelaskan, dikelolanya pajak BPHTB oleh Pemkot Pontianak didukung oleh Peraturan Daerah No. 6/2010 tentang Pajak Daerah dan UU No. 28/2009 tentang Pajak.<br /><br />Pemerintah Kota Pontianak melalui Dispenda setempat, menargetkan pajak BPHTB bisa menyumbang pada pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 sebesar Rp50 miliar.<br /><br />"Sejak dikelolanya BPHTB oleh Dispenda Kota Pontianak per 3 Januari 2011, sumber pendapatan dari sektor itu selama satu bulan sudah sebesar Rp3 miliar," kata Kepala Bidang Humas Kota Pontianak Lazuardi.<br /><br />Lazuardi menyatakan, optimistis angka tersebut bisa tercapai. "Buktinya dalam sebulan saja, sudah bisa menyumbang sebesar Rp3 miliar dari sektor BPHTB," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, Sekretaris Dispenda Kota Pontianak Sri Bahjah menyatakan, animo masyarakat untuk membayar pajak BPHTB sejak diberlakukan Perda No. 6/2010 tentang Pajak Daerah cukup tinggi.<br /><br />"Dalam satu hari sekitar 50 orang yang melakukan transaksi pembayaran pajak BPHTB," ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>