Distamben Kalbar: Tumpang Tindih Perizinan Kewenangan Kabupaten

oleh

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan jika terdapat tumpang tindih perizinan baik pertambangan maupun perkebunan maka kewenangannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota tempat perusahaan melakukan eksploitasi. <p style="text-align: justify;"><br />"Yang sudah dilakukan selama ini pihak kabupaten melakukan mediasi, dan memfasilitasi pertemuan antara pemegang izin pertambangan dan perkebunan," kata Kepala Distamben Kalbar Agus Aman Sudibyo di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, sebenarnya ada beberapa alternatif penyelesaiannya. Misalnya, mencari tahu izin mana yang terlebih dahulu diterbitkan.<br /><br />"Kedua, sistem ganti rugi di mana mencari mana yang merupakan kebijakan kabupaten yang lebih prioritas. Apakah pertambangan ataukah perkebunan," kata Agus Aman.<br /><br />Hanya saja, kata dia, biasanya untuk izin perkebunan itu akan terbentur pada Hak Guna Usaha (HGU) yang dalam proses pembentukannya itu memakan waktu puluhan tahun.<br /><br />"Nah, dengan HGU itu pihak perkebunan merasa lebih berhak. Tetapi, itu semua diserahkan kepada pemerintah kabupaten di dalam memberikan solusi melalui mediasi," jelas Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalbar itu.<br /><br />Sebenarnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalbar bisa saja melakukan intervensi atas tumpang tindih perizinan semacam itu.<br /><br />"Hanya saja sifatnya, kami Pemprov Kalbar itu memberikan satu saran untuk didiskusikan. Tetapi, sampai sejauh ini jika ada masalah seperti itu pihak kabupaten dapat mengatasi masalah itu sendiri," katanya.<br /><br />Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis sebelumnya mengungkapkan, semua izin tambang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah dan masih banyak terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin karena di beberapa daerah usaha pertambangan rakyat sudah menjadi mata pencaharian rakyat setempat.<br /><br />"Kegiatan usaha pertambangan akan selalu mengakibatkan dampak lingkungan karena untuk memproduksi galian tambang harus membuka permukaan tanah. Belum semua pemegang IUP menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan," kata Cornelis.<br /><br />Walaupun demikian terhadap masalah tersebut Cornelis memaparkan bahwa sudah dilakukan upaya-upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi dalam proses penerbitan IUP, secara berkala melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan.<br /><br />Selain itu, memberikan teguran peringatan kepada pemegang IUP yang kegiatannya belum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan penertiban IUP. Kemudian rekonsiliasi data bagi hasil PNPB ke kabupaten/kota pemerintah pusat, dan evaluasi IUP dan menampung permasalahan yang dihadapi pihak perusahaan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>