Distamben Tidak Berani Sentuh Dana Reklamasi Tambang

oleh

Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, Kalimantan Selatan, tidak berani menyentuh dana jaminan reklamasi tambang batu bara yang disetorkan perusahaan kepada bank sebagai jaminan mereklamasi lokasi bekas tambang. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami tidak berani mengutak-atik dana jaminan reklamasi itu, dan sampai kini masih tetap ada di bank," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru Kamirudin, di Kotabaru, Selasa.<br /><br />Menurutnya, dana jaminan reklamasi yang besarannya Rp30 juta per hektare tersebut sangat minim dan tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kondisi kerusakan lahan.<br /><br />Namun demikian, karena itu telah berdasarkan aturan, maka pihaknya hanya sekadar menjalankan aturan yang berlaku.<br /><br />Kamir menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang serta Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, tidak satu pun menyebutkan besarnya dana jaminan reklamasi.<br /><br />"Dana jaminan itu disesuaikan dengan kondisi lahan, bisa saja Rp30 juta atau lebih," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, berdasarkan data di Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, mulai 2001 hingga 2009 jumlah dana jaminan reklamasi yang terkumpul sekitar Rp1,3 miliar.<br /><br />Sebelumnya, H Akhmad Rivai MSi, saat menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru menyatakan, dana jaminan reklamasi pada 2001 terkumpul Rp90 juta dari Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada dan PT Borneo Internusa.<br /><br />Pada periode 2002-2004, tidak ada uang jaminan reklamasi yang disetorkan oleh perusahaan tambang batu bara, sedangkan 2005 dan 2006 setoran dana jaminan reklamasi sebesar Rp60 juta dilakukan PT Pamukan Energi dan PT Satria Putra Agung.<br /><br />Selanjutnya pada 2007 sebesar Rp60 juta dari PT Bangun Karya Sabumi dan PT Sasangga Banua Banjar. Pada 2008 sebesar Rp480 juta dari KUD Gajah Mada, PT Tunggal Utama Lestari, PT Baramega Citra Mulya Persada dan Buana Bima Cahaya.<br /><br />"Selanjutnya pada 2009 mengalami peningkatan signifikan hingga menjadi Rp645 juta," ujarnya.<br /><br />Dana tersebut disetor sejumlah perusahaan batu bara di antaranya, PT Borneo Orbit Sukses Sejati, PT Serongga Symber Lestari, CV Idola Geo Sindo Corporation PT Tunggal Utama Lestari, dan PT Baramega Citra Mulya Persada.<br /><br />Menurut Rivai, uang jaminan reklamasi dinilai masih cukup rendah bila dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh lahan yang terbuka setelah ditambang jika lahan tersebut ditinggalkan dan tidak direklamasi oleh perusahaan.<br /><br />"Dana tersebut tidak cukup untuk biaya mengembalikan tanah bekas galian dan menanam pohon agar lahan tersebut kembali hijau," katanya.<br /><br />Rivai berharap dengan perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor.18/2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Jumlah Dana Jaminan, disesuaikan dengan risiko yang dihadapi daerah.<br /><br />"Kita sangat berharap dengan ditingkatkannya Permen ESDM menjadi PP hendaknya dana jaminan reklamasi dapat ditingkatkan dan ada item lain yang belum diatur kini diatur lebih jelas dan tegas untuk menghindari perusahaan tambang batu bara yang nakal," katanya.<br /><br />Ia khawatir dengan telah menyetorkan jaminan reklamasi hanya sebesar Rp20 juta per ha tersebut, di kemudian hari ada perusahaan yang meninggalkan lokasi tambang tanpa mereklamasi terlebih dahulu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>