– Utusan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia saat mengunjungi Entikong, perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengatakan pembangunan wilayah perbatasan tersebut menjadi prioritas. <p style="text-align: justify;">"Kunjungan kali ini membawa agenda dari kementerian untuk melihat kondisi di tapal batas dan melakukan pengkajian, atas tiga perbatasan yang menjadi prioritas antara lain, Entikong, Badau dan Aruk," kata Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian, Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM, Asef Kurnia saat mengunjungi Entikong, Rabu.<br /><br />Ia mengatakan, kunjungan itu untuk melihat secara langsung kondisi di perbatasan khususnya kawasan perbatasan NKRI. Selain meninjau langsung kondisi di tapal batas yang ada di Kalbar, kunjungan tersebut juga menindaklanjuti kerja sama di Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi dengan staf ahli menteri.<br /><br />Menurut dia kunjungi itu sangat penting di dalam meningkatkan pelayanan Keimigrasian. Karena selama ini pegawasan yang ada di daerah perbatasan masih belum maksimal bahkan lemah.<br /><br />"Lemahnya pengawasan khususnya di Keimigrasian disebabkan sarana dan prasarana yang belum memadai, salah satu contoh di Aruk bangunannya sudah bagus sayangnya sarana dan prasarananya belum lengkap, sehingga perlu dilakukan penambahan dan pembenahan," tuturnya.<br /><br />Selain menyoroti masih kurangnya sarana penunjang di Keimigrasian, Asep juga menyampaikan jika perbatasan Entikong adalah yang pertama diresmikan pembangunannya dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan integrasi "custom immigration quarantine" sehingga pelayanan terpadu bisa diwujudkan.<br /><br />"Program pembangunan daerah perbatasan sesuai dengan program Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) membangun dari pinggiran," ungkap Asep.<br /><br />Selama ini, ia menambahkan, diakuinya jika pengawasan kepada pelintas di daerah perbatasan masih belum maksimal. Karena kendala sarana penunjang yang terbatas.<br /><br />"Karena itu kedatangan tim kali ini untuk mendata apa saja kebutuhan mendesak yang harus dilengkapi sehingga pelayanan keimigrasian bisa maksimal kepada masyarakat," tukas dia.<br /><br />Sementara pada Januari lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan perbatasan Entikong yang terdapat pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) yang menghubungkan Indonesia-Malaysia melalui jalur darat akan berubah total dalam dua tahun ke depan dan pembenahannya dimulai pada Maret 2015. (das/ant)</p>
