Dorong PAD Dewan Usulkan Raperda Inisiatif Retribusi

oleh

Untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi kedepan ditahun 2017 ini, DPRD Kabupaten Melawi akan mengusulkan satu Raperda inisiatif lagi. yakni tentang Retribusi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. <p style="text-align: justify;">Sampai sekarang pendapatan untuk proses pembangunan di Kabupaten Melawi masih ketergantungan dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena PAD Melawi masih kecil bahkan masih dibawah Rp 50 miliar per tahun. <br /><br />Berangkat dari hal itulah maka DPRD Melawi mendorong Pemda Melawi untuk menggali potensi yang bisa dijadikan sumber PAD. Bahkan dalam waktu dekat ini, DPRD Kabupaten Melawi akan mengajukan Raperda inisiatif tentang Retribusi TBS Kelapa Sawit. “Tujuan dari Raperda ini untuk mendongkrak PAD Melawi. Karena potensi buah sawit di Melawi cukup besar,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini.<br /><br />Menurut Tajudin, potensi dari TBS ini sangat besar, karena yang nantinya menjadi objek dari retribusi tersebut setiap hasil panen tanaman kelapa Sawit  yang berbentu TBS dari kebun sawit yang ada di Melawi. “Subjek retibusi ini nanti, TBS dari kebun sawit perorangan atau orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kebun kelapa sawit yang telah menghasilkan,” ujarnya.<br /><br />Menurut Iif, tarif retrubusi dalam Paperda tersebut tidak perlu besar, besarnya tarif retribusi tersebut cukup 2 (dua) persen dari harga jual. Raperda ini juga sudah diterapkan dibeberapa daerah yang memiliki perkebunan buah sawit.  <br /><br />“Walaupun hanya dua persen dari harga jual, tapi dengan besarnya produksi TBS di Melawi saat ini, tiap bulannya mampu menghasilkan Rp 5 miliar untuk PAD Melawi,” tuturnya.<br /><br />Kabupaten Melawi memang sudah saatnya focus kepada pendapatan yang bersumber dari PAD untuk membiayai pembangunan di Melawi. Supaya kedepanya tidak ketergantungan lagi dengan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, apalagi dengan kondisi sekarang. <br /><br />“Contohnya saja, Dana Bagi Basil dari pusat belum jelas sampai sekarang. Belum lagi DAU, karena  informasi terakhir, DAU tahun 2017 juga akan dipotong oleh pusat,”  tuturnya.<br /><br />Kalau Pemda Melawi selalu ketergantungan dengan dana dari pusat, kata Tajudin, maka sulit bagi Melawi untuk mengejer ketinggalan dari daerah lain. Apalagi kalau transfer dari pemerintah pusat tidak terealisasi 100 persen, maka setiap tahun akan terjadi deficit anggaran. <br /><br />“Solusi satu-satunya, bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada untuk mendorong pendapatan yang bersumber dari PAD, diantaranya dari perjualan buah sawit tersebut,”  ucapnya.<br /><br />Sementara itu, Ritaudin, mantan Anggota DPRD Melawi asal Kecamatan Tanah Pinoh mengatakan dari usaha perkebunan kelapa sawit memang salah satu potensi PAD kalau dikelola dengan baik. <br />“Apalagi rata-rata perusahaan perkebunan sawit yang ada di Melawi sudah panen, tentu daerah bisa mendapatkan kontribusi dari penjualan buah sawit tersebut,” ungkapnya.<br /><br />Menurut dia, tidak hanya dari restribusi penjual TBS, kalau pemerintah bisa membuat pabrik sawit mini, Pemda juga bisa mendapatkan pemasukan dari pengolahan TBS tersebut. Karena selain menampung TBS perusahaan, pabrik tersebut juga bisa menampung TBS dari kebun swadaya masyarakat. <br /><br />“Mendirikan pabrik juga salah satu peluang sumber PAD. Pabrik tersebut bisaa dikelola dalam bentiuk BUMD,”   ucapnya. (KN)</p>