Dorong Produksi, Pemkab Atur Penyaluran Pupuk

oleh

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik merupakan konsep nawacita ketujuh yang berkaitan kedaulatan pangan yang harus diwujudkan dengan sarana produksi yang baik melalui ketersediaan pupuk yang proses distribusinya harus diatur dengan baik. <p style="text-align: justify;">Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah saat membuka Sosialisasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 di Ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, (30/3/2016). <br /><br />"Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang yang terus meningkat memerlukan upaya peningkatan produksi pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga keberadaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi” terang Yosepha Hasnah. <br /><br />“Pemberian subsidi pupuk bertujuan membantu petani, pekebun, peternak dan petambak dalam memenuhi kebutuhan pupuk sesuai azas 6 tepat yakni tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sintang menitik beratkan pada peran serta pertanian yang strategis karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok. <br /><br />Kabupaten Sintang mempunyai luas wilayah 21.635 KM persegi sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan penanaman tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan” tambah Yosepha Hasnah.<br /><br />Yosepha Hasnah menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sangat berkepentingan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam hal distribusi pupuk sehingga petani dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. <br /><br />Pemerintah Kabupaten Sintang juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 521.34/101/Kep-DPPP/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016<br /><br />“Keputusan tersebut dimaksudkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, tersedianya pupuk bersubsidi sampai tingkat petani dan sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pupuk juga harus diawai oleh berbagai pihak supaya tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Untuk perlu peran serta berbagai stakeholder untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk serta koordinasi yang baik dan terus menerus” terang Yosepha Hasnah. <br /><br />Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 beranggotakan SKPD dan instansi terkait seperti Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, Kodim 1205 Sintang dan Seluruh camat.<br /><br />Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Taz Muhammad menyampaikan bahwa proses distribusi pupuk selalu mengalami masalah soal kelancaran dan ketersediaan pupuk. <br /><br />“Pupuk bersubsidi  juga banyak disalurkan ke perkebunan kelapa sawit bukan kepada petani kecil. Kita tidak ingin pasang target bahwa beras harus ekspor ke luar sintang, petani mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri saja sudah cukup baik dengan demikian masyarakat petani tidak perlu beli beras dagang dan raskin. Pertanian Indonesia juga selama ini masih berkutat soal teori tanpa pernah menemukan hal baru. Kebijakan pemerintah juga belum jelas soal pertanian, beda dengan Vietnam dan Thailand yang memberikan pupuk dan bibit unggul gratis kepada petani” terang Taz Muhammad.<br /><br />Hadir dalam sosialisasi pupuk bersubsidi tersebut produsen dan distributor pupuk di Kalimantan Barat, 14 pemerintah kecamatan, dan instansi terkait.(Hms)</p>