DPD RI Setujui Pembentukan Kabupaten Tayan

oleh
oleh

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta, Selasa, menyetujui pembentukan Kabupaten Tayan sebagai daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;"><br />"Alhamdulillah, setelah perjuangan semua pihak, DPD RI menyepakati Kabupaten Tayan," kata anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalbar Ishaq Saleh dari Jakarta.<br /><br />Ia melanjutkan, setelah pengesahan di DPD, hasilnya akan disampaikan ke Komisi II DPR RI. Kemudian, dari Komisi II dibawa ke Badan Legislasi Nasional sebelum disahkan di dalam lembaran negara.<br /><br />Ia berharap, setelah terwujud, Kabupaten Tayan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.<br /><br />"Tujuan daerah otonom baru adalah mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Ishaq Saleh menegaskan.<br /><br />Pada Selasa (24/9), Komite I DPD RI meninjau kesiapan fisik Kabupaten Tayan sebagai calon daerah otonom baru. Di antaranya tentang batas wilayah, lokasi kantor bupati, DPRD, serta satuan kerja perangkat daerah.<br /><br />"Jadi, kami ingin melihat kesungguhan dari daerah tersebut. Bukan sekadar kesiapan di atas kertas," kata Ishaq Saleh.<br /><br />Untuk tapal batas, di antaranya batas antara daerah otonom baru Kabupaten Tayan dengan Kabupaten Kubu Raya.<br /><br />Daerah otonom baru Tayan mempunyai sejumlah potensi di antaranya kelapa sawit, bauksit, serta lintasan menuju Kalteng, Kalsel dan Kaltim.<br /><br />Sementara Ketua Panja Daerah Otonom Baru Komite I DPD RI Paolus Yohanes Sumino menilai Tayan layak menjadi daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat.<br /><br />Wakil Ketua Komite I DPD RI, Kamarullah mengatakan, tinjauan dilakukan di tiga daerah otonom baru yakni pemekaran Simalungun (Sumut), Adonara (NTT) dan Tayan (Kalbar).<br /><br />"Kami sudah melihat bagaimana Tayan sudah sangat lengkap, dukungan pemerintahan, termasuk batas wilayah, dimana lokasi pemerintahan, bisnis, serta permukiman," kata Kamarullah dari Sultra saat kunjungan tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>