DPR Panggil Pertamina Dan PLN Soal Kebutuhan Valas

Komisi VI DPR-RI menyatakan akan memanggil manajemen PT Pertamina dan PT PLN untuk membahas neraca keuangan terkait tingkat kebutuhan valuta asing kedua perusahaan itu. <p style="text-align: justify;">"Kita akan memanggil Pertamina, dan PLN, karena dua perusahaan ini dalam operasionalnya membutuhkan dolar AS dalam jumlah signifikan," kata Anggota Komisi VI DPR, Ferrari Roemawi di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Kamis.<br /><br />Ferrari menuturkan, selain Pertamina dan PLN, Komisi VI juga memanggil Deputi Kementerian BUMN, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta direksi tiga Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.<br /><br />Namun sayangnya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang sedianya digelar pada Kamis (21/2) pukul 10:00 WIB urung terlaksana.<br /><br />"Saya belum tahu kenapa RDPU hari ini batal. Tapi pada prinsipnya kita ingin mengetahui lebih jelas soal kebutuhan valas mereka," ujarnya.<br /><br />Terkait dengan Bank BUMN diutarakan Ferrari, pembahasan dilakukan karena selama ini bank milik pemerintah tersebut juga menjadi pemasok dolar untuk Pertamina dan PLN.<br /><br />"Dengan menyinkronkan antara kebutuhan dolar AS dengan pasokan dolar dari Bank BUMN, diharapkan sekaligus menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri," tegas Ferrari.<br /><br />Ia menambahkan, kebutuhan dolar AS Pertamina untuk kegiatan ekspor impor minyak, sedangkan PLN untuk pengembangan bisnis.<br /><br />"Pertamina juga butuh dolar untuk pengembangan refinary (kilang), sedangkan PLN butuh untuk pembangunan pembangkit-pembangkit dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.<br /><br />Meski demikian, Ferrari tidak merinci lebih lanjut seberapa besar kebutuhan dolar AS Pertamina dan PLN dalam sehari, maupun per bulan.<br /><br />"Saya tidak tahu, tapi yang pasti sangat besar. Sehingga perlu diketahui teknis pemenuhan dolarnya agar jangan sampai menggoncang nilai rupiah di dalam negeri," katanya.<br /><br />Instruksi Menteri BUMN<br /><br />Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, sudah menginstruksikan kepada Pertamina dan PLN agar tidak melakukan pembelian dolar AS di pasar uang untuk kebutuhan dolar mereka.<br /><br />"Sudah ada kesepakatan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, bahwa BI siap menyediakan dolar kebutuhan Pertamina dan PLN," ujar Dahlan.<br /><br />Selama ini diutarakannya, Pertamina mempercayakan pengadaan dolar-nya kepada tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI, namun bank-bank tersebut lantas mencari dolar di pasar uang.<br /><br />"Ini menimbulkan kesan bahwa Pertamina selalu mencari dolar sendiri di pasar uang," tegas Dahlan.<br /><br />Menurutnya, kebijakan tersebut sangat beralasan karena Pertamina membutuhkan dolar sangat besar, yakni mencapai sepertiga kebutuhan dolar nasional.<br /><br />Dengan dilaksanakannya kesepakatan baru antara Menteri BUMN dengan Gubernur BI tersebut diharapkan fluktuasi dolar di pasar uang bisa lebih terjaga.<br /><br />"Pertamina dan PLN cukup mengajukan berapa dolar yang diperlukan melalui tiga bank tersebut, untuk selanjutnya BI yang menyediakan," kata Dahlan. <strong>(das/antaranews.com)</strong></p>