Dewan Perwakilan Rakyat akan memperketat pengawasan distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, demikian kata Anggota DPR RI Fraksi Golkar Chairun Nisa. <p style="text-align: justify;">"Untuk menjamin penyaluran BLSM tepat sasaran, Anggota Dewan sepakat akan membentuk tim bagi pengawasannya," kata Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah ini melalui telepon selularnya, Rabu.<br /><br />DPR sudah mempersiapkan tim tersebut. Untuk mengawali kerja tim tersebut, Anggota DPR RI akan turun ke daerah asal masing-masing guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat.<br /><br />"Kita akan turun ke daerah masing-masing untuk melakukan sosialisasi, memberi pemahaman tentang tujuan penyaluran BLSM sebagai komponen penyesuaian putusan kenaikan harga BBM bagi rakyat kurang mampu," katanya.<br /><br />BLSM tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas, tapi diyakini akan membantu mengurangi dampak paling buruk dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan akhir Juni 2013.<br /><br />Chairun Nisa mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga atau mengurangi subsidi BBM sudah menjadi kebijakan yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.<br /><br />Beberapa perubahan dalam APBN 2013 menuntut pemerintah mengambil kebijakan tepat agar ekonomi nasional tidak terlalu sensitif sebagai imbas dari ketidakpastian ekonomi secara global.<br /><br />"Ekonomi kita jangan sampai goyah akibat ketidakstabilan global yang terjadi saat ini, untuk itu perlu tindakan efisiensi dibeberapa sector, termasuk pengurangan subsidi BBM," katanya.<br /><br />Untuk mengimbangi kenaikan harga BBM, pemerintah mengoptimalkan beberapa program yang lebih menyentuh masyarakat. Salah satunya BLSM yang rencananya mulai dibagikan paling lambat akhir Juni 2013.<br /><br />"Saya yakin BLSM tidak mungkin mensejahterakan masyarakat, tapi setidaknya masyarakat juga terbantu dalam menghadapi kondisi ekonomi Negara saat ini," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, Dewan menjamin penyaluran BLSM di seluruh daerah akan lebih transparan dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai alat politik pencitraan pribadi atau partai.<strong> (das/ant)</strong></p>
