DPR RI Dan Pemerintah Sepakat Angkat Penyuluh Pertanian Menjadi PNS

oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah sepakat untuk secara bertahap dan berbasis kinerja, mulai tahun 2014 mengangkat 23.771 orang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. <p style="text-align: justify;">Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengacu kepada UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.<br /><br />Kesepakatan dicapai, saat Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi II dan Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras serta Kementerian Keuangan, Selasa (11/2), di Gedung parlemen, Senayan.<br /><br />“ Rapat Gabungan bersepakat untuk mengangkat 10.000 orang pada tahun 2014 dari Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.<br /><br />Selain itu, Rapat Gabungan menyepakati tambahan anggaran untuk pengkatan honor dan biaya operasional Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang dialokasikan pada APBN-P Tahun 2014 Kementerian Pertanian.   <br /><br />Seperti kita ketahui bersama, petani di Indonesia didominasi oleh petani tradisional yang memiliki keterbatasan dalam mengadopsi kebijakan pemerintah, terutama dalam mencapai target swasembada pangan nasional. <br /><br />Oleh karena itu kehadiran penyuluh sangat diperlukan untuk mendampingi masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, serta masyarakat di sekitar hutan dalam proses pembelajaran agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.<br /><br />Keberhasilan suatu program pemerintah bidang pertanian, tidak lepas dari peran para penyuluh pertanian, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).<br /><br />“Pemenuhan kebutuhan penyuluh menjadi perhatian khusus Komisi IV DPR RI karena Penyuluhan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Selain itu keberadaan penyuluh merupakan wujud dari kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” tegas Herman Khaeron.<br /><br />Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, jumlah tenaga penyuluh PNS hanya 30% dari jumlah petugas penyuluh pertanian yang bekerja pada lini desa binaan. Adapun, sisanya diisi oleh petugas penyuluh yang  berasal dari Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP).<br /><br />Dari jumlah keseluruhan petugas yang ada saat ini Pemerintah masih kekurangan jumlah petugas sebanyak 21.610 personel untuk bisa memenuhi komposisi 1 penyuluh 1 desa. Kendala berikutnya adalah, memasuki tahun 2014 dan seterusnya akan semakin banyak penyuluh pertanian PNS yang memasuki masa usia pensiun,.<br /><br />Itu berarti jumlah penyuluh pertanian akan semakin berkurang. Sementara itu sistem perekrutan penyuluh pertanian secara reguler tidak mampu mengimbangi angka penyusutan jumlah penyuluh pertanian PNS. <br /><br />Kekurangan jumlah petugas penyuluh PNS ini sebenarnya dapat dipenuhi oleh penyuluh yang berasal dari THL-TBPP.<br /><br />Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat Gabungan tersebut, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiAzwar Abubakar, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Winny Dian Wibawa, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Mariatul Aini. <strong>(As/das/parle) </strong></p>